Jurnal hukum: Proses Liberalisasi Perdagangan Jasa Penerbangan - Perlindungan Hukum Hak Cipta Soffware - Landasan Filosofis Kekuatan Mengikat Kontrak - Kejanggalan Impeachment Kepala Daerah di Era Pemilihan Langsung - Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati Bengkulu Selatan-Kemandirian Penyelenggaraan Pemilihan Umum - Rekontruksi Perilaku Etika Hakim dalam Menangani Perkara - Ijtihad Hakim Peradila Agama Bidang Hukum - hambatan Aksebilitas Masyarakat Terhadap HKP - Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

Jurnal Hukum: Bank Indonesia Dalam Tata Pemerintahan Indonesia - Penerapan Arbitrase On Line - Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Peraturan - Faktor-faktor Sosiolegal yang Menentukan dalam Penanganan perkara Korupsi - Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi Indonesia - Pidana cambuk dalam Perspektif Keadilan Hukum dan HAN - Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan KDRT - Mediasi Pidana dalam Ketentuan Hukum Pidana Adat

Jurnal Hukum: Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi - Kemandirian Pengadilan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana - Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di bidang Keuangan - Legalisasi Aborsi di Indonesia Perspektif Perbandingan Hukum Pidana - Upaya Peningkatan Kwalitas Putusan Hakim Agung Dalam Melanjukan - Lembaga Damai Dalam Proses Penyelesaian Perkara - Korelasi Antara Peraturan Daerah Perda - Permassalahan Pelanggaran dan Langkah Hukum Hak Cipta atas Musik

Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 2 tentang Pihak-Pihak dalam Perkara

Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum

Rantai Penjelas Konflik-Konflik Agraria yang Kronis, Sistemik, dan Meluas - Menjarah Pulau Gambut: Konflik dan Ketegangan di Pulau Padang - Potret Konflik Agraria di Indonesia - Suku Anak Dalam Batin 9 dan Konflik Seribu Hektar Lahan Sawit Asiatic Persada - Anatomi Konsep Penyelesaian Konflik Agraria: Studi Perbandingan antara Ranah Kebijakan dan Ranah Perjuangan Agraria - Petani Melawan Perkebunan: Perjuangan Agraria di Jawa Tengah - Land Grabbing dan Potensi Internal Displacement Persons (IDP) dalam Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) di Papua - Perampasan Tanah dan Konflik: Kisah Perlawanan Sedulur Sikep - Perlawanan Ekstra Legal: Transformasi Perlawanan Petani Menghadap Korporasi Perkebunan - Kontekstualitas Affirmative Action dalam Kebijakan Pertanahan di Yogyakarta - Dilematika Pelaksanaan Otonomi Dibidang Pengelolaan Sumberdaya Alam/Agraria

Kumpulan Cerpen Perkara Cinta

Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik

KONFLIK PENGUASAAN TANAH HGU ANTARA PT. PN XII DENGAN WARGA DESA SEKARBANYU DAN TEGALREJO DI KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN,KABUPATEN MALANG, PROVINSI JAWA TIMUR

STUDI TENTANG PEMBATALAN HAK ATAS TANAH DI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

PEMBUATAN PROGRAM APLIKASI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK VISUALISASI PENYEBARAN SENGKETA PERTANAHAN (Studi Di Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat)

OKUPASI TANAH BEKAS PERKEBUNAN NV. RUBBER CULTURR MAATSCHAPY KUBANGKAKUNG DI DESA BANTARSARI KECAMATAN BANTARSARI KABUPATEN CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH

STRATEGI PERCEPATAN PENSERTIPIKATAN TANAH MELALUI PRONA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TABANAN

STUDI KASUS SERTIPIKAT GANDA DI KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU

EFEKTIVITAS PENINGKATAN KELEMBAGAAN SENGKETA PERTANAHAN DITINJAU DARI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN (Studi di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah)

Peran Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa dalam Mereduksi Sengketa Pertanahan yang diupayakan Melalui Mediasi di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan

PERAN LEMBAGA MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHANAN (Studi di Kantor Pertanahan Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah)

PERKARA PERTANAHAN DI KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ANALISIS SPASIAL MASALAH PERTANAHAN DI KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN

KASUS PERTANAHAN DI ATAS SURAT HIJAU DI KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR