HUKUM ACARA PERDATA (DI LENGKAPI CONTOH SURAT KUASA, GUGATAN, REPLIK DAN DUPLIK)

KONSTRUKSI ANGGAPAN PELEPASAN HAK (Rechtsverwerking) DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM

MEDIASI TIPOLOGI SENGKETA, KONFLIK, DAN PERKARA PERTANAHAN PENYELESAIANNYA DI KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KARAKTERISTIK TUMPANG TINDIH PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH DI KOTA SINGKAWANG, KALIMANTAN BARAT

PROBLEMATIKA PENYIAPAN SERTIFIKASI HAKIM PERTANAHAN DAN TATA RUANG DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENANGANAN PERKARA PERTANAHAN DI INDONESIA

ANALISIS BINGKAI MEDIA MASSA DALAM PEMBERIAN HOU, HGB, DAN HAK PAKAI DALAM DUA SIKLUS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG IBU KOTA NEGARA (IKN) DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT

ANALISIS HUKUM KEDUDUKAN GAMBAR SITUASI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERTANAHAN (STUDI KASUS HERDASARKAN PUTUSAN NO. 12/6/2024/PTUN.PLG

PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN NO. 29/6/2017/PTUN-PTK (STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBURAYA)

Seluk Beluk Masalah Agraria: Reforma Agraria dan Penelitian Agraria

Hak Pengelolaan dan Permasalahannya Dalam Kasus Perkara T.H.R Lokasari

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

HUKUM AGRARIA SENGKETA PERTANAHAN PENYELESAIANNYA MELALUI ARBITRASE DALAM TEORI DAN PRAKTIK

LEGALITAS DAN LEGITIMASI SURAT KETERANGAN TANAH : mengusahakan perlindungan hukum yang realitis terhadap penguasaan tanah secara sah di indonesia

ANALISIS YURIDIS PENERTIBAN TANAH TELANTAR HAK GUNA BANGUNAN PT MOJOKERTO INDUSTRIAL PARK

ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA PERTANAHAN ANTARA AHLI WARIS BUANG MANAN DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.68 PK/TUN/2013)

ANALISIS PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN PTUN NO. 53/G/2020/PTUN.SBY)

ANALISIS HUKUM POTENSI IMPLEMENTASI ASAS PEMISAHAN HORIZONTAL DALAM PENANGANAN PERKARA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH

TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK DALAM RANGKA PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 166/B/2022/PT.PTUN.JKT.)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK AKIBAT PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG CACAT ADMINISTRASI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA NOMOR: 149/PID.B/2023/PN.SKT)

PENYELESAIAN KASUS PERKARA OVERLAPPING SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN DENGAN SERTIPIKAT HAK MILIK DI LEMBAGA PERADILAN TATA USAHA NEGARA (STUDI KASUS KANTOR PERTANAHAN SURABAYA II)