Cara Mudah Pahami Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan

PEMETAAN OBJEK REFORMA AGRARIA DALAM KAWASAN HUTAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN BANYUASIN)

DINAMIKA KONFLIK DALAM TRANSISI DEMOKRASI

HUKUM PENYIARAN

Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia

Jurnal Mimbar Hukum : Penjaminan kredit usaha kecil melalui giralisasi dan transmisi jaminan kebendaan menjadi tunai - Kendala hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan diperadilan perdata - Peran pemerintah dalam penanggulangan pecemaran air tanah oleh bakteri E.coli di kota Yogyakarta - Mekanisme pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belaja daerah (studi kasus di Yogyakarta - Implementasi peraturan perizinan pembangunan perumahan bagi pengembang terkait aspek perlindungan konsumen di DIY - - Mekanisme Small claims court dalam mewujutkan tercapainya peradilan sederhana.cepat.dan biaya ringan - Melindungi keanekaraman hayati dalam kerangka protokol nagoya - Justices'Freedom of constitutional interpretation methot in the indonesian constitutional court -

DEAGRARIANISASI RUMAH TANGGA PERTANIAN AKIBAT ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DAN KEBIJAKAN PENGENDALIANNYA DI KOTA KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR

Mudahnya Mengurus Sertifikat Tanah Dan Segala Perizinannya

Tata Cara Mengurus Tanah, Rumah, Serta Segala Perizinannya

Segala Hal Tentang Tanah Rumah dan Perizinan

HUBUNGAN PAKET DEREGULASI 23 OKTOBER 1993 BIDANG PERIZINAN DENGAN REALISASI IZIN LOKASI DI KABUPATEN DATI II SEMARANG.

Perolehan Tanah Bagi Perusahaan

Jurnal Mimbar Hukum : Kajian Semantik Terhadap Produk Hukum Tertulis di Indonesia - Modern Arbitration Legeslation Acomparison Between Autralian And Indonesia - Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas - Lembaga dan Fungsi Pengawasan Perbankan di Indonesia - Perlindungan Hukum Kreditur Separatis Dalam Kepailitan - Waralaba Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia - Tanggung Jawab Keperdataan Bidan Dalam Pelayanan Kesehatan Eksistensi Hak Pengelolaan Dalam Hukum Tanah Nasional - Penerapan Asas Umum Pemerintahan yang Baik Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Satu Pintu - Pemberdayaan Terhadap Kinerja AnggotanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Jawa Barat - Kearifan LokalMasyarakat Tau Taa Wana Bulang Dalam Mengkonservasi Hutan di Prop.Sulawesi Tengah - Asa Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Undang-undang Migas dan Ketenagalistrikan - Perlindungan Hukum Benda Cagar Budaya Terhadap Acaman Kerusakan di Yogyakarta - Legeslasi Fikih Ekonomi Perbankan Sinkronisasi Peran Dewan Syariah Nasional dan Komite Perbankan Syariah.

KOORDINASI ANTARA KANTOR PERTANAHAN DENGAN BADAN PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGENDALIAN PERTANAHANDI KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia

Hukum Perizinan Lingkungan Hidup

Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik

EFEKTIVITAS PENGENDALIAN ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN MELALUI IJIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DI KABUPATEN SLEMAN

Undang undang Pelayanan Publik - Nomor 25 Tahun 2009

Demokrasi Dalam Pasungan: Politik Perizinan di Indonesia