Hukum Agraria: Pengantar Hukum Bagi Hasil Perikanan di Indonesia

Prosiding Seminar Nasional - Kadaster Laut dan Peran Geodesi-Geomatika Untuk Masyarakat

Mutiara Perubahan Inovasi dan Emansipasi Desa Dari Indonesia Timur

Ekologi Politik Nelayan

KAJIAN DAMPAK PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH DI KAWASAN SEMPADAN WADUK GAJAH MUNGKUR KABUPATEN WONOGIRI PROVINSI JAWA TENGAH(KASUS DI DESA GUMIWANG LOR KECAMATAN WURYANTORO)

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER. 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Negara Republik Indonesia

Natural Resources Measurements

MIMBAR HUKUM Aplication of origin rules in kaesong complex north korea - the pharmaceutical patent protection impact on indonesia drugs price - problems and progress in defining terrorism in international law - Mengembalikan Pelaksanaan Peninjauan Kembali Sesuai Asas Hukum - Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah Sebagai otoritas pengawas kepatuhan Syariah bagi Bank Syariah - Masalah Transportasi Kota dilihat dengan pendekatan Hukum ,Sosial dan Budaya - Pengadaan Tanah Untuk Pengembangan Bandara Adisucipto Menjadi Bandara Internasional - - Praktik Bagi Hasil Perikanan di Kalangan Nelayan Pandangan Wetan,Rembang Jawa Tengah Penerapan Good Governance di Indobnesia Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pindana Korupsi - Pemafaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak di bidang Kehutanan dalam melestarikan fungsi Lingkungan - Tingkat Integritas Instansi Pelayanan BPN dan Samsat di Prop.DIY - Perkawinan di bawah umur dalam persspektif hukum pidana dan Hukum Islam - Implementasi standar internasional hak ekosob oleh pemerintah Prop.DIY.

Global Positioning System GPS

Survai Hidrografi

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH TIMBUL DI DESA TRIMURTI KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG PERTANAHAN GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT NELAYAN DI KABUPATEN BANTUL (Studi Di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

PERLINDUNGAN DAN LEGALISASI ASET BAGI ORANG MISKIN MELALUI PENDAFTARAN TANAH SESUAI PASAL 19 (4) UUPA DI KELURAHAN BANDARHARJO, KECAMATAN SEMARANG UTARA, KOTA SEMARANG

LEGALISASI ASET ATAS TANAH NELAYAN (Studi di Kabupaten Maros, Kabupaten Bone dan Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan)

Warta Perundang-Undangan 2007

Himpunan Peraturan Tentang Korupsi

Amandemen Undang-Undang Peradilan Umum - (UU RI No. 49 Th. 2009)

Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi - (UU RI No. 46 Th. 2009)

Amandemen Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara - (UU RI No. 51 Th. 2009)

Konvensi PBB Tentang Hukum Laut