Mahadelta: Manifesto Penguasaan Tanah Terlarang

MENGOLAH DATA PENELITIAN MENGGUNAKAN SAS UNTUK JURUSAN AGROTEKNOLOGI, AGRONOMI, PERIKANAN, KEDOKTERAN, DAN KEHUTANAN.

Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir

PEMANFAATAN PERMODALAN YANG DIPEROLEH PASCA LEGALISASI ASET BAGI PENINGKATAN PENDAPATAN NELAYAN KECIL (Studi di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju)

Peta Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Sidenrenggrappang Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan

Peta Penyebaran Ternak Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur

Peta Perikanan Menurut Luas dan Jenisnya Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara

Peta Sarana Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara

Budidaya Ikan dan Udang Dalam Tambak

Aspek Pembinaan Kawasan Hutan dan Stratifikasi Hutan Rakyat

Hukum Agraria: Pengantar Hukum Bagi Hasil Perikanan di Indonesia

Prosiding Seminar Nasional - Kadaster Laut dan Peran Geodesi-Geomatika Untuk Masyarakat

Mutiara Perubahan Inovasi dan Emansipasi Desa Dari Indonesia Timur

Geografi Sosial

Ekologi Politik Nelayan

KAJIAN DAMPAK PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH DI KAWASAN SEMPADAN WADUK GAJAH MUNGKUR KABUPATEN WONOGIRI PROVINSI JAWA TENGAH(KASUS DI DESA GUMIWANG LOR KECAMATAN WURYANTORO)

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER. 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Negara Republik Indonesia

Natural Resources Measurements

MIMBAR HUKUM Aplication of origin rules in kaesong complex north korea - the pharmaceutical patent protection impact on indonesia drugs price - problems and progress in defining terrorism in international law - Mengembalikan Pelaksanaan Peninjauan Kembali Sesuai Asas Hukum - Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah Sebagai otoritas pengawas kepatuhan Syariah bagi Bank Syariah - Masalah Transportasi Kota dilihat dengan pendekatan Hukum ,Sosial dan Budaya - Pengadaan Tanah Untuk Pengembangan Bandara Adisucipto Menjadi Bandara Internasional - - Praktik Bagi Hasil Perikanan di Kalangan Nelayan Pandangan Wetan,Rembang Jawa Tengah Penerapan Good Governance di Indobnesia Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pindana Korupsi - Pemafaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak di bidang Kehutanan dalam melestarikan fungsi Lingkungan - Tingkat Integritas Instansi Pelayanan BPN dan Samsat di Prop.DIY - Perkawinan di bawah umur dalam persspektif hukum pidana dan Hukum Islam - Implementasi standar internasional hak ekosob oleh pemerintah Prop.DIY.

Global Positioning System GPS