Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan Yang Baik)

PENGARUH KEMAMPUAN DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP PENAMPILAN KERJA PEGAWAI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH

PENGUASAAN PEMILIKAN TANAH PERTANIAN DAN PENDAPATAN PETANI DI KELURAHAN KALIBEBER KECAMATAN MOJOTENGAH KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH

STUDI TENTANG PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DI KELURAHAN BATANG BERUH KECAMATAN SIDIKALANG KABUPATEN DAIRI PROPINSI SUMATERA UTARA

PEMAHAMAN MASYARAKAT BETAWI TERHADAP CATUR TERTIB PERTANAHAN DI KECAMATAN KEMBANGAN KOTA JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH ULAYAT DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROPINSI SUMATERA BARAT

PERGESERAN TITIK DASAR TEKNIK ORDE 3 AKIBAT AKTIVITAS SESAR OPAK

Warta Perundang-undangan edisi 124, 8 juli- 14 juli 2014: Pasca Putusan MK Minim Pergeseran "Kursi Dewan"

Pergeseran Kekuasaan - Bagian Kedua

Pergeseran Garis Peraturan Perundang-undangan tentang DPRD & Kepala Daerah dalam Tatanegaraan Indonesia

TRANSFORMASI KOORDINAT TITIK DASAR TEKNIK AKIBAT AKTIVITAS TEKTONIK UNTUK MENYATUKAN DENGAN SISTEM JRSP (STUDI KASUS DI KABUPATEN SLEMAN)

UJI KETELITIAN PENGUKURAN BMAFIG TANAII MENGGUNAKAFI GNSS DENGATI METODN REAI TIME PRECISE POINT POSITIONING

PENYIMPANGAN GEOMETRIS BIDANG TANAH AKIBAT PERUBAHAN DATUM PEMETAAN DARI DGN 95 KE ITRF 2008 (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul)

EVALUASI KESESUAIAN PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

Pengantar Ekonomi Edisi Kedua Jilid 2

Nuansa Fiqh Sosial

Politik Pembangunan Sebuah Analisis, Konsep, Arah dan Strategi

Pembangunan Kelautan dan Kewilayahan.

Jurnal Iptek Pertanahan: Pergeseran urusa legalisasi aset dari administrasi publik lama ke pelayanan publik baru dalam kerangka pengurusan pertanahan demokrasis-Legalisasi aset dan dampaknya terhadap akses masyarakat sekitar-Rasa memiliki dan budaya organisasi Badan Pertanahan Nasional-Policy netwrk penyelesaian sengketa tanah-Legalisasi aset sumber daya tanah(Suatu Telaah Nomatif)-Telaahan teknis yuridis pendaftaran HGR atas dan bawahtanah melalui sistem 3 dimensihak guna ruang atas tanah dan hak guna ruang bawah tanah-Analisis kondusifitas iklim investasi daerah dari perspektif kemudahan perolehan tanah(studi kasus:kota surabaya)-Penerapan balaced scorecard sebagai tolok ukur prnilsisn kinrjs zbadan Pertanahan Nasional-Kerjasama antara Badan Pertanahan Nasional dan kementerian prtanian dalam rangka mewujutkan ketahan pangan