Hukum Perikatan - Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW

HUKUM KEPERDATAAN(DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL, KUH PERDATA(BW), HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT) JILID KETIGA

HUKUM KEPERDATAAN (DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL, KUH PERDATA(BW), HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT) JILID KEDUA

Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional, perdata(BW), hukum Islam Dan hukum Adat JILID KESATU

HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

KONSEP HUKUM PERDATA

SOSIOLOGI PEDESAAN TEORITIS DAN PERKEMBANGAN KAJIAN PEDESAAN DI INDONESIA

PENYELESAIAN SENGKETA AKSES JALAN BIDANG TANAH PEKARANGAN(STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN)SITI

STRATEGI PENYELESAIAN PENDAFTARAN TANAH HAK KOMUNAL MASYARAKAT HUKUM ADAT PANDUMAAN-SIPITUHUTA KABPUPATEB HUMBANG HASUNDUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA

PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN SEBAGAI INSTRUMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAMUJU

ANALISIS PEMGUASAAN,PEMILIKAN, PENGGUANAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DI KAWASAN SEMPADAN PANTAI DI KELURAHAN BINTARORE, KECAMTAN UJUNG BULU, KABUPATEN BULUKAMBA

Panduan Belajar Hukum Acara Perdata

Seri Hukum Perdata Dinamika Perkembangan Hukum Dari Kampus untuk Masyarakat

Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik

Hukum Jaminan Keperdataan

Hukum Perdata : Hak Jaminan Atas Tanah

Efektifitas Peraturan Daerah NOMOR 19 tahun 2001 Tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah Dalam Pengendalian Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Di kabupaten Sleman

PENGARUH PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN MENJADI NONPERTANIAN TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH Dl KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI OBJEK HAK TANGGUNGAN DI KANTOR LELANG NEGARA MEDAN

UPAYA PENGENDALIAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA