
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Vakidasi PPH dan BPHTB untuk Percepatan Proses Peralihan Hak Atas Tanah di Kab. Sleman - BPN RI STPN - 2014 - Percepatan Proses Peralihan Hak |
![]() | PENYIMPANGAN GEOMETRIS BIDANG TANAH AKIBAT PERUBAHAN DATUM PEMETAAN DARI DGN 95 KE ITRF 2008 (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul) - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | ANIMO MASYARAKAT TERHADAP PENSERTIPIKATAN TANAH DI KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI AMPUNG (Studi di Desa Gedong Tataan dan Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan) - STPN Press - 2014 |
![]() | STUDI KOMPARATIF ANTARA CARA MANUAL DENGAN KOMPUTERISASI KANTOR PERTANAHAN GUNAMENUNJANG PERCEPATAN PELAYANAN SERTIPIKASI
DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | Kontribusi One Day Service Dalam Percepatan Pelayanan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo. - 2014 - Skripsi |
![]() | Pemetaan Tanah Secara Menyeluruh Dari Berbagai Aspek Menuju Percepatan Pembangunan Nasional Dalam Menyongsong Abad Ke-21 - Univ. Padjadjaran - 1997 - Pemetaan |
![]() | Manajemen Sumber Daya Manusia (Human Resources Management "Suatu pendekatan mikro dalam tanya jawab) - Djambatan - 1996 - Manajemen SDM |
![]() | Penelitian Keberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Pendaftaran Tanah. - Pusat Penelitian dan pengembangan BPN RI - 2013 - Penelitian Keberdayaan |
![]() | Jurnal Iptek Pertanahan: Kebijakan Pertanahan Mendukung Daya Saing Nasional- Mengurai Benang Kusut Pendaftaran Tanah di Indonesia Pasca Pemberlakuan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997- Penerapan Corporate Social Responsibility sebagai instrumen penataan Ruang Kawasan Pedesaan- Ketidaksesuaian Penggunaan Tanah Pada Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Sukabumi- Pelurusan Tugas Fungsi dan Kewenangan PPAT Ditinjau Dari Hukum Tanah Nasional- Strategi Percepatan Legalisasi Aset Melalui Optimalisasi Sumberdqaya Manusia Pengukuran- Lembaga Pelaksana Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum Menurut Undang-undang nomor 12 tahun 2012 - Pusat Penelitian Pengembangan - 2013 - Iptek Pertanahan |
![]() | IMPLIKASI PENGHAPUSAN VERIFIKASI BPHTB TERHADAP PELAYANAN PERTANAHAN (Studi di Kantor Pertanahan Kota Padang) - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | KONTRIBUSI ONE DAY SERVICE DALAM PERCEPATAN PELAYANAN PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PONOROGO - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | 7 Keajaiban Rezeki : Rezeki Bertambah, Nasib Berubah, Dalam 99 Hari, Dengan Otak Kanan - PT Elex Media Komputindo - 2012 - Motivasi |
![]() | Percepatan Rezeki Dalam 40 Hari Dengan Otak Kanan - PT. Gramedia Pusta Utama - 2010 - Percepatan Rezeki |
![]() | Efektifitas Pelaksanaan Prona Swadaya Terhadap Percepatan Persertipikatan Tanah di Kabupaten Semarang - Universitas Diponegoro - 2003 - Efektifitas Pelaksanaan |
![]() | PERANAN SUB SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO - STPN - 2008 - Pemberdayaan Masyarakat |
![]() | Lahan Gambut - Pengembangan, Konservasi, dan Perubahan Iklim - Gadjag Mada University Press - 2010 - Penatagunaan Tanah,Konservasi |
![]() | Pemberian Dana Pendamping Sebagai Upaya Percepatan Kegiatan Pendaftaran Tanah Proyek Operasi Nasional Agraria (Studi Di Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur) - BPN.STPN - 2013 - Pendaftaran Tanah |
![]() | Mapping A Critical Introduction to Cartograpy and GIS - John Wiley - GIS |
![]() | JURNAL ANALISIS SOSIAL: Menegaskan Kembali Teks Pembaruan Agraria Tantangan Gerakan pembaruan agraria "posta" - Tanpa Reforma Agraria, Tidak ada Hak Atas Pangan - Konnsolidasi Gerakan petani bagi percepatan reforma agrariaa - perdagangan bebas dan agenda ornop dalam menciptakan kedaulatan pangan - Jurnal Analisis Sosial - 2002 - Agraria |
![]() | JURNAL MAGISTER HUKUM Budaya Hukum dan Penyelesaian Sengketa Perdata di Luar Pengadilan, Hukum Negara dan Keprihatinan Lokal Kasus Komunitas Lokal di Sabu, Pengaruh Oemerintah yang Baik dan Dipercaya Terhadap Percepatan Implementasi Inovasi dan Pembaruan dalam Otonomi Daerah, Fungsi dan Penormaan Freies Ermessen dan Peraturan Kebijaksanaan dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Indonesia, Hukum dan Kebijaksanaan Kependudukan: Tinjauan Program Transmigrasi dalam Perspektif Sistem Hukum, The Development of Codes of Conduct on Translational Corporations, Resistensi Sistem Bisnis Islami dan Sistem Bisnis Sekuler Terhadap Defiasi Pasar, Putusan Abitrase Asing dalam Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 di Indonesia, Problematika dan Analisis Hukum Modal Venturan Sebagai Lembaga Pembiayaan, Peran Wahyu dalam Penetapan Hukum Islam, Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia dalam Perspektif Filsafat Ilmu, Perspektif Hukum Utang Luar Negeri Indonesia - Program Pasca Sarjana Magister Ilmu hukum UII - 2000 - Ilmu Hukum |