Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Himpunan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Kepegawaian Negara - Buku Pertama Jilid I

Himpunan Peraturan-Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah Jilid I

Tambahan Himpunan Peraturan-Peraturan Agraria

Peraturan Pemerintah Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah 1996 - (Tindak Lanjut Dari Peraturan Pertanahan dan Perumahan

Himpunan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Kepegawaian Negara - Bulu Pertama Jilid II

Notaris I Peraturan Jabatan, Kode Etik dan Asosiasi Notaris/Notariat

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Pertanahan Tahun 1960 - 1991

Peraturan Kepegawaian - Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11, 12 dan 13 Tahun 2002, Petunjuk Perjalanan Dinas Luar Negeri Para Pejabat/Pegawai di Daerah, Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim, Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Formasi Pegawai Negeri Sipil, Pengadaan/Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, Kenaikan PangkatPegawai Negeri Sipil

Mencegah Pejabat Tata Usaha Negara Sebagai Tergugat Dalam PTUN - (Analisis Hukum dan Peraturan Perundang-undangan)

Himpunan Peraturan Kepegawaian RI 4

Undang-Undang Perpajakan 1994 Beserta - Penjelasan, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan dan Beberapa Keputusan Direktur Jenderal Pajak

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum - Dilengkapi : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia 1996-1997

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Hak Tanggungan Atas Tanah Benda Barang-Barang Yang Berkaitan Dengan Tanah Tahun 1996

Kitab-Kitab Undang-Undang, Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Serta Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia - Mr. W.A. Engelbrecht dan Mr. E.M.L. Engelbrecht

Himpunan Peraturan Pemerintahan Daerah Tahun 2002 - Dilengkapi : Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden Yang Berhubungan Dengan Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah)

Kajian Kekuatan Pembuktian Sertipikat Tanah Berdasarkan pasal 32 ayat (2) peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 Tentang Pandaftaran Tanah Dalam Mewujutkan Kepastian Hukum dan keadilan.

Kajian Lembaga Hukum Konsinyasi Ganti Rugi dan asas kesepakatan dalam peraturan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam mewujudkan keadilan bagi pemegang hak atas tanah.

Jurnal Iptek Pertanahan: Kebijakan Pertanahan Mendukung daya saing Nasional-Mengurai beneng kusut pendaftaran tanah di indonesia pasca pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 24 tahu 1997-Penerapan corporate social responsibility sebagai instrumen penataan ruang kawasan perdesaan-Ketidaksesuaian penggunaan tanah pada kawasan hutan lindung di kabupaten sukabumi-Pelurusan tugas fungsi dan kewenangan PPAT ditinjau dari hukum tanah Nasional-Strategi tugas fungsi legelisasi aset melalui optimalisasi sumberdaya manusia pengukuran-Lembaga pelaksana pengadaan tanah bagi pembangunan untu kepentingan umum menurut undang-undang nomor 12 tahun 2012.