Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 - Materi Pengukuran dan Pemetaan Pendaftaran Tanah

Peranan Pra Peradilan Dalam Hukum Acara Pidana

Perancangan Kontrak Dan Memorandum of Understanding (MoU)

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Tahun 1997

SERTIFIKASI TANAH WAKAF SEJAK BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977 DI KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN BENGKALIS DAN PELAKSANAANNYA SESUAI DENGAN CATUR TERTIB PERTANAHAN.

PEMBUATAN SURAT UKUR DILUAR DESA LENGKAT DI KEC. PADALARANG KAB.DATI II BANDUNG PROP. JAWA BARAT (TINJAUAN PERATURAN KBPN NO. 3/1989 DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN PENGUKURAN DESA DEMI DESA)

Buku Pintar Pengembangan Regulasi Desa

Sekilas Tentang Jual Beli Tanah (Berikut Peraturan-peraturannya)

PENGARUH SISTEM PENDAFTARAN TANAH, TINGKAT KESADARAN MASYARAKAT DAN PENERAPAN PERATURAN TERHADAP MINAT MASYARAKAT UNTUK MENDAFTARKAN TANAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

PENGARUH PENETAPAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO.2 TAHUN 1992 TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN NEGARA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ALOR.

Kepemilikan Properti di Indonesia : Termasuk Kepemilikan Rumah oleh Orang Asing

Prosiding Seminar Nasional Pertanahan - Pembaruan Agraria

Kumpulan Undang-Undang HKI

Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh

Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Agraria - Undang-undang No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Tentang Pegawai Negeri Sipil

SUATU TINJAUAN TERHADAP PASAL 1 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 224 TAHUN 1961 DALAM PENERAPANNYA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGAH PROPINSI MALUKU.

Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 dari masa ke masa

Laut, Teritorial dan Perairan Indonesia - Himpunan Ordonansi, Undang-undang dan Peraturan Lainnya