PERANAN RANCANGAN UMUM TATA RUANG KABUPATEN SEBAGAI PENGENDALI PEMBERIAN IJIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN MENJADI BUKAN PERTANIAN DI KABUPATEN DATI II BANTUL

PERANAN REDISTRIBUSI TANAH OBYEK LANDREFORM DALAM MENUNJANG TERWUJUDNYA TERTIB HUKUM DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KECAMATAN SIANTAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIMALUNGUN.

PERANAN SURAT EDARAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO.630-912 TAHUN 1994 DALAM PENDAFTARAN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH SEBAGAI UPAYA MENUNJANG TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

PERANAN ASPEK TATA GUNA TANAH DALAM PENGENDALIAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN SAWAH IRIGASI TEKNIS KE NON PERTANIAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLATEN PROPINSI JAWA TENGAH.

Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 dari masa ke masa

PERANAN KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAMBI DALAM MENUNJANG PENDAPATAN DAERAH TINGKAT II JAMBI.

PERANAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP TERTIB PELAKSANAAN JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO.10 TAHUN 1961 DI WILAYAH KECAMATAN INDERALAYA KABUPATEN DATI II OGAN KOMERING ILIR.

PERANAN PENDAFTARAN TANAH DALAM PEMBERIAN HIPOTIK/CREDIETVERBAND DI KOTAMADYA BANDAR LAMPUNG.

PERANAN KUALITAS APARAT PERTANAHAN DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAMAYU PROPINSI JAWA BARAT.

PERANAN CAMAT PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM MENUNJANG TERTIB HUKUM PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

PERANAN SERTIPIKAT SEBAGAI HAK TANGGUNGAN DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DI KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG PROPINSI JAWA TENGAH.

PERANAN POLA TATA RUANG DESA DALAM PENGENDALIAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE BUKAN PERTANIAN DI KECAMATAN KLATEN SELATAN KABUPATEN DATI II KLATEN.

PERANAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM OPTIMALISASI PENGGUNAAN KOMPUTER PADA SISTEM PELAYANAN KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA BARAT.

PERANAN PEMILIHAN LOKASI TERHADAP KEBERHASILAN PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DENPASAR.

PERANAN IZIN LOKASI DALAM PENGENDALIAN PENGGUNAAN RUANG WILAYAH DI KABUPATEN PURWAKARTA.

PERANAN IJIN LOKASI SESUDAH PAKTO�93 DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN TANAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKABUMI PROPINSI JAWA BARAT.

PERANAN IZIN LOKASI SESUDAH PAKTO 93 DALAM MENEKAN TERJADINYA PENGURANGAN TANAH SAWAH DI KABUPATEN DATI II TANGERANG.

PERANAN PEMBERIAN IJIN DI BIDANG PENATAGUNAAN TANAH DALAM RANGKA PENGENDALIAN PERUBAHAN TANAH SAWAH BERIRIGASI TEKNIS KE NON PERTANIAN DI KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO.

PERANAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DALAM MEWUJUDKAN PEMUKIMAN YANG TERATUR DI KELURAHAN KEFAMENANU KABUPATEN DATI II TIMOR TENGAH UTARA PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

PERANAN PEMBERIAN HAK ATAS NEGARA DALAM MEMBERIKAN SUMBANGAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKABUMI PROPINSI JAWA BARAT.