PERANAN IJIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DALAM PENGENDALIAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DI KABUPATEN DATI II SITUBONDO.

PERANAN CAMAT SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP KONVERSI DAN PENDAFTARAN TANAH MILIK ADAT DI KOTAMADYA YOGYAKARTA.

PERANAN CAMAT SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM MENUNJANG TUGAS PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN ALOR.

Warta Perundang-undang edisi 141, 11 november- 17 november 2014: Perangi Kejahatan Transnasional.

Kumpulan Undang-Undang HKI

Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh

PERANAN CAMAT SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM KAITANNYA DENGAN TUGAS PENDAFTARAN TANAH DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II AMBON.

PERAN PENYULUHAN UNTUK MEWUJUDKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN REDISTRIBUSI OBYEK TANAH LANDREFORM SECARA SWADAYA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PASURUAN.

PERANAN PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH KEPADA MASYARAKAT DALAM MENUNJANG PENDAPATAN DAERAH TINGKAT II PAMEKASAN.

SIKAP APARAT KANTOR PERTANAHAN TERHADAP KEBERADAAN JASA PERANTARA DALAM BIDANG PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA UTARA.

PERANAN PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH KPR-BTN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH KOTAMADYA MATARAM.

PERANAN PENGHULU SUKU DALAM PROSES PENSERTIPIKATAN TANAH HAK ADAT DI NAGARI BATU BASA KABUPATEN TANAH DATAR PROPINSI SUMATERA BARAT.

PERANAN LEMBAGA KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PENDAFTARAN TANAH HAK MILIK DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BUKITTINGGI.

PERANAN RANCANGAN UMUM TATA RUANG KABUPATEN SEBAGAI PENGENDALI PEMBERIAN IJIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN MENJADI BUKAN PERTANIAN DI KABUPATEN DATI II BANTUL

PERANAN REDISTRIBUSI TANAH OBYEK LANDREFORM DALAM MENUNJANG TERWUJUDNYA TERTIB HUKUM DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KECAMATAN SIANTAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIMALUNGUN.

PERANAN SURAT EDARAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO.630-912 TAHUN 1994 DALAM PENDAFTARAN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH SEBAGAI UPAYA MENUNJANG TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

PERANAN ASPEK TATA GUNA TANAH DALAM PENGENDALIAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN SAWAH IRIGASI TEKNIS KE NON PERTANIAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLATEN PROPINSI JAWA TENGAH.

Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 dari masa ke masa

PERANAN KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAMBI DALAM MENUNJANG PENDAPATAN DAERAH TINGKAT II JAMBI.

PERANAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP TERTIB PELAKSANAAN JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO.10 TAHUN 1961 DI WILAYAH KECAMATAN INDERALAYA KABUPATEN DATI II OGAN KOMERING ILIR.