PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: peran
KATA KUNCI: peran
 | MEDIASI TIPOLOGI SENGKETA, KONFLIK, DAN PERKARA PERTANAHAN PENYELESAIANNYA DI KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sengketa Tanah |
| ANALISIS KEBLJAKAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI DESA WIYONO KECAMATAN GEDONG TATAAN KABUPATEN PESAWARAN STUDI KASUS TAHUN 2018 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Implementasi kebijakan,Pendaftaran Tanah Sistemat,Anomali,dan Analisis SWOT,Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebija |
| STRATEGI PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sengketa Pertanahan,Mediasi,Strategi,Kantor Pertanahan,SWOT GAP Analysis |
| PENSERTIPIKATAN TANAH KOMUNAL HASIL REDISTRIBUSI SEBAGAI SOLUSI PEMENUHAN HAK ATAS TANAH BAGI BEKAS ANGGOTA GERAKAN ACEH MERDEKA (GAM) (STUDI KASUS KABUPATEN ACEH BESAR) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Tanah komunal,redistribusi tanah,pensertipikatan |
| PERAN PEMERINTAH KALURAHAN DALAM MENYELENGGARAKAN ADMINISTRASI PERTANAHAN (STUDI DI KAPANEWON GAMPING, KABUPATEN SLEMAN) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - pelaksanaan,administrasi pertanahan,pemerintah kahirahan,problematika |
| DAMPAK EKONOMI DAN SOSIAL PASCA PEREMAJAAN PERMUKIMAN KUMUH (Studi Kasus di Kampung Harmoni Semanggi, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Peremajaan Permukiman Kumuh,Dampak Ekonomi,Dampak Sosial,Peremajaan |
| PERAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DALAM PENENTUAN BATAS ADMINISTRASI DESA LANGGENG, KECAMATAN TLOGOMULYO, KABUPATEN TEMANGGUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - PTSL,batas administrasi desa,penetapan dan penegasan batas |
| INTEGRASI LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI DALAM PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG DI DESA KLAYUSIWALAN, KECAMATAN BATANGAN, KABUPATEN PATI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Integrasi,LSD,RDTR,Bidang Tanah |
| PERAN TUGAS REFORMA AGRARIA DALAM PENGUATAN SKEMA LEGALISASI ASET PERMUKIMAN DI ATAS AIR (STUDI DI KAMPUNG BULANG KOTA TANJUNGPINANG) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Gugus Tugas Reforma Agraria,Legalisasi Aset,Perm |
| UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA TUMPANG TINDIH KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH (OVERLAPPING (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LEBAK) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Mediasi,Sengketa Pertanahan,Tumpang Tindih |
| PEMANFAATAN GIS CLOUD CARTOVISTA UNTUK PENGELOLAAN DATA PERTANAHAN DESA DI KELURAHAN TEGALREJO, KEMANTREN TEGALREJO, KOTA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - GIS Cloud Carta Vista,Pengelolaan Data Pertanahan |
| STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS DATA BIDANG TANAH KLUSTER 4 UNTUK MENDUKUNG TERWUJUDNYA KOTA LENGKAP (STUDI KASUS KELURAHAN AWIYO, DISTRIK ABEPURA, KOTA JAYAPURA, PROVINSI PAPUA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kluster 4,Kualitas Data Pertanakan,PTSI,Kota Lengkap,Analis SWOT Metode PELITΑ ΤΕΡΑ� |
| PROBLEMATIKA DAN ALTERNATIF SOLUSI PELAKSANAAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR) BERUSAHA DI KABUPATEN KARAWANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang,KKPR,Perizinan Berusaha,OSS,RBA,Tata Ruang |
| PROGRESIVITAS PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT (DI DESA HULUBANTENG, KECAMATAN PABUARAN, KABUPATEN CIREBON) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Pendaftaran Tanah,Kemajuan,Partisipasi Masyaraka |
| UPAYA PEMERINTAH KALURAHAN CONDONGCATUR DALAM PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 24 TAHUN 2024 (STUDI TANTANGAN DAN SOLUSI) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pemanfaatan Tanah,Tanah Kalurahan,Pemerintah Kal,Peraturan Gubernur,Tantangan dan Solusi,Condongc |
| STRATEGI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO DALAM PENYELESAIAN PENGADAAN TANAH BENDUNGAN BENER DI KABUPATEN PURWOREJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Pengadaan tanah,Bendungan Bener,strategi 4K,ana |
| ANALISIS PENSERTIPIKATAN TANAH ULAYAT MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (STUDI KASUS DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Masyarakat Hukum Adat,PTSL,Tanah Ulayat,Hak Komunal |
| PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH KABUPATEN LENGKAP (PTKL) SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN SENGKETA TANAH DI KABUPATEN BEKASI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Program Pendaftaran Tanah Kabupaten Lengkap,sengketa tanah,Kabupaten Bekasi,pendaftaran tana,kualitas data spatial |
| EFEKTIVITAS PELAYANAN PROGRAM SEMPRONG KLARI DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kualitas Pelayanan Publik,Efektivitas Program,SEMPRONG KLARI,Pertanahan |
| KONSOLIDASI TANAH VERTIKAL SEBAGAI SOLUSI PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN DI PROVINSI DKI JAKARTA (Studi Kasus Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat dan Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Permukiman Kumuh,Konsolidasi Tanah Vertikal,Konsep KTV Peran Stakeholder |
