Penyelesaian Status Hak Guna Usaha P.T. Prama Nugraha Atas Pemberian Kuasa Pertambangan Kepada P.T.Aneka Tambang Tbk. di Kab.Pandeglang Prop.Banten.

STUDI TENTANG KESADARAN ANGGOTA POKMAS DARTIBNAH DALAM MENUNJANG PENYELESAIAN PENSERTIPIKATAN TANAH DI KEC.JATEN KAB. KARANGANYAR

Penyelesaian Konflik Penguasaan dan Pemilikan Tanah di Atas Tanah Hak Pengelolaan. (Studi di Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung)

PENYELESAIAN SERTIPIKASI MASSAL SWADAYA Dl KECAMATAN KEMUSU KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2005

Tugas dan Pelaksanaan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Menunjang Kegiatan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah di Kantor Notaris/PPAT Aries Djoko Sujono Kab.Bantul

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ANTARA MASYARAKAT DENGAN P.T. PERKEBUNAN NUSANTARA XII (PERSERO) DIDESAPENATARAN KECAMATAN NGLEGOK KABUPATEN BLITAR

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH TAMAN PINTAR ANTARA ONGGO HARTONO DENGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH TEGAL BURET Dl KECAMATAN GALUR KABUPATEN KULON PROGO PROPINSIDAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

STUDI PENYELESAIAN DATA SALAH DALAM SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL

Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)

PENYELESAIAN TANAH BEKAS PEMILIKAN ORGANISASI EKSKLUSIF RASIAL (STUDI KASUS Dl KOTACIREBON PROVINSI JAWA BARAT)

PENGARUH PENERAPAN ASAS CONTRADICTOIRE DELIMITATE TERHADAP KELANCARAN PENYELESAIAN PEKERJAAN PENGUKURAN TANAH Dl KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR

PENGARUH BIAYA TERHADAP PROSEDUR WAKTU PELAKSANAAN DAN PENYELESAIAN PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK RUMAH SANGAT SEDERHANA DAN RUMAH SEDERHANA DI KECAMATAN CIBIRU KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Berdasarkan Kesepakatan diProv.Nanggroe Aceh Darussalam

TUKAR MENUKAR (RUILSLAG) TANAH ASET PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus PT Sawit Arum Madani dan PT Bina Peri Permai Makmur Dengan Pemerintah Kabupaten Blitar)

KEBIJAKSANAAN PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH OLEH MASYARAKAT PADA DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PI (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA II CABANG PANJANG KOTA BANDAR LAMPUNG

ASPEK HUKUM PENGALIHAN TANAH NEGARA BEKAS HAK GUNA BANGUNAN YANG TELAH MENJADI PIUTANG NEGARA(Studi Kasus PT. Nelayan Bhakti dengan Pemerintah Kota Ternate)

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN (SP3) DALAM PENDAFTARAN PEMECAHAN BIDANG TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG

IMPLIKASI PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP TERHADAP KEPASTIAN HUKUM PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1005 K/Pdt/2006)

IMPLEMENTASI PEWARISAN MENURUT ADAT SUKU SASAK (Studi di KecamatanPujutKabupaten Lombok Tengah)