TUKAR MENUKAR (RUILSLAG) TANAH ASET PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus PT Sawit Arum Madani dan PT Bina Peri Permai Makmur Dengan Pemerintah Kabupaten Blitar)

KEBIJAKSANAAN PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH OLEH MASYARAKAT PADA DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PI (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA II CABANG PANJANG KOTA BANDAR LAMPUNG

ASPEK HUKUM PENGALIHAN TANAH NEGARA BEKAS HAK GUNA BANGUNAN YANG TELAH MENJADI PIUTANG NEGARA(Studi Kasus PT. Nelayan Bhakti dengan Pemerintah Kota Ternate)

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN (SP3) DALAM PENDAFTARAN PEMECAHAN BIDANG TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG

IMPLIKASI PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP TERHADAP KEPASTIAN HUKUM PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1005 K/Pdt/2006)

IMPLEMENTASI PEWARISAN MENURUT ADAT SUKU SASAK (Studi di KecamatanPujutKabupaten Lombok Tengah)

PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DI DESA SINDUADI, KECAMATAN MLATI, KABUPATEN SLEMAN

IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BIDANG PERTANAHAN(Studi di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

PENANGANAN SENGKETA PENGUASAAN DAN KEPEMILIKAN TANAH HAK MELALUI MEDIASI (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire)

PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PEMBAGIAN TANAH ADAT (Studi Di Desa Detusoko Barat Dan Wologai Tengah Kecamatan Detusoko Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur)

Kebijakan Penyelesaian Konflik Agraria Era Reformasi.

Penyelesaian Konflik Agraria dan Penanggulanghan Kemiskinan Melalui Rencana Pelaksanaan Progam Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) di Desa Trisobo,Kecamatan Boja,Kabupaten Kendal,Propinsi Jawa Tengah.

Hukum Acara Penyelesaian Perselisiahan Hubungan Industrial ( Tata Cara dan Proses Penyelesaian Sengketa Perburuhan )

'Tak Redam Dalam Rajutan Kebijakan': Jalan Panjang Penyelesaian Konflik Agraria di Register 45 Mesuji Pasca Rekomendasi TGPF.

Hak-Hak Konsumen

Eksistensi/Keberadaan Lembaga Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara Bidang Pertanahan (Studi di Kantor Pertanahan Kota Semarang)

Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia

Perkembangan konflik yang terjadi dan strategi penyelesaian konflik di Tapos Kab.Bogor.

Institusionalisasi Penyelesaian konflik pertanahan sebagi solusi pemberdayaan masyarakat (studi di Kab. Batang Prop.Jawa Tengah.)

Institusionsl Penyelesaian konflik pertanahan sebagai solusi pemberdayaan Masyarakat (studi di Kabupaten Batang Prop.Jawa Tengah).