PELAKSANAAN SERTIPIKASI TANAH SECARA MASSAL SWADAYA Dl KELURAHAN SEMANGGI KECAMATAN PASAR KLIWON KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BESARNYA TUNGGAKAN PERMOHONAN SERTIPIKAT DAN UPAYA-UPAYA UNTUK MENANGGULANGINYA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEPARA PROPINSI JAW A TENGAH

PELAKSANAAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977 Dl KOTA GORONTALO PROVINSI SULAWESI UTARA PERIODE TAHUN 1996 SAMPAI TAHUN 2000

Belajar Bahasa Pascal Dengan Pemrograman

KONFLIK PENGUASAAN PEMILIKAN TANAH TIMBUL ANTARA PETANI PENGGARAP DENGAN PIHAK PERUM PERHUTANI DI DESA SANTING KECAMATAN LOSARANG KABUPATEN INDRAMAYU

APUKWSISKTEMENFORM/ISIP^ DENGANKDMPUIERDAIAMP(EM>ELOlJUNPEaAYAl^ SERTIWK4THAKTANGGIJNGAN DI KANTOR PERTANAHAN KDTA SEMARANG PROVUNSIJAWATENGAH

STUDI KOMPARATIF ANTARA CARA MANUAL DENGAN KOMPUTERISASI KANTOR PERTANAHAN GUNAMENUNJANG PERCEPATAN PELAYANAN SERTIPIKASI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG

Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan

Upaya Pengendalian Penggunaan Tanah di Kabupaten Temanggung Prop.Jawa Tengah = Evaluasi Pemetaan Partisipatoris di Kab.Grobogan (studi kasus Kec.Penawangan) = Kajian Hukum Tentang Keberadaan Hak Preoritas Dalam Penyelesaian Masalah Pertanahan = Eksistensi Hak Preoritas Dalam Rangka Perolehan Hak Atas Tanah (Studi di Kantor Pertanahan di kota semarang) = Relasi Kuasa Dalam Pemberdayaan Petani (studi strategi pertanahan pemerintah desa prigelan Kec.pituruh, Kab.Purworejo) = Kadaster Kelautan Multiguna (tinjauan aspek informasi geospasial) = Perbandingan antara Capital Gain pada Investasi Tanah Dengan Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Invlasi di Kab.Klaten (periode 2005-2013) = Eksistensi Tanah Eks Swapraja (Studikasus Tanah Sunan Ground Surakarta).

SENGKETA TANAH DI PULAU LEMBEH DAN UPAYA PENYELESAIANNYA

IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2011 DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI MEDIASI (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah)

Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Teori konflik & Konflik Agraria Di pedesaan

Analisis Spasial dan Regional Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia

AutoCad 2 Dimensi - Memakai Satuan Metrik Jilid I

Penyelesaian Hak Tanah Daerah Transmigrasi Bagian Pertama

Matematika Diskrit - strategi penyelesaian soal-soal sulit langkah demi langkah...

Matematika Diskrit Jilid I - seri penyelesaian soal schaum

Batas Wewenang Dalam Pelayanan Pertanahan Oleh Pemerintah Daerah dan Akibat Hukumnya = Dualisme Kerangka Referensi kadastral: Dampak,Solusi,dan Arah Kebijakannya (Dengan Studi Kasus di Daerah Sleman DIY) = Konsulidasi Tanah Untuk Masyarakat Kumuh Kota(Penerimaan Masyarakat Dalam Sprektif Sosial)= Lahan Perkebunan Terlantar di Sumatera (faktor-faktor penyebap dan Potensi Kerugian) = Kajian Yuridis Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Redistribusi dan Akibat Humnya = Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Melalui Mediasi di Badan Pertanahan Nasional RI = Perolehan Tanah Pada Wilayah Terkena Dampak Akibat Luapan Lumpur di Sidoarjp Menurut hukum Tanah Nasional.

Peran PPAT Dalam Penyelesaian Masalah HA MILIK Atas Tanah