PERBANDINGAN PELAYANAN SEBELUM DAN SETELAH DIKELUARKANNYA INSTRUKSI MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1998 PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH

PELAKSANAAN KOMPUTERISASI PELAYANAN SERTIPIKAT KONVERSI HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO PROPINSI JAWA TIMUR

STUDI TENTANG SENGKETA TANAH DI KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT

PENERAPAN SISTEM LOKET DALAM MENUNJANG SERTIPIKASI HAK MILIK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN

STUDI TENTANG KASUS-KASUS PERTANAHAN DI INDONESIA YANG DILAPORKAN KE DEPUTI BIDANG PENGAWASAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PENERAPAN AZAS CONTRADICTOIRE DELIMITATIE DALAM UPAYA MEMPEROLEH KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH DI KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEBIJAKSANAAN PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH OLEH MASYARAKAT PADA DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PI (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA II CABANG PANJANG KOTA BANDAR LAMPUNG

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH ULAYAT DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROPINSI SUMATERA BARAT

PELAKSANAAN SERTIPIKASI TANAH SECARA MASSAL SWADAYA Dl KELURAHAN SEMANGGI KECAMATAN PASAR KLIWON KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BESARNYA TUNGGAKAN PERMOHONAN SERTIPIKAT DAN UPAYA-UPAYA UNTUK MENANGGULANGINYA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEPARA PROPINSI JAW A TENGAH

PELAKSANAAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977 Dl KOTA GORONTALO PROVINSI SULAWESI UTARA PERIODE TAHUN 1996 SAMPAI TAHUN 2000

Belajar Bahasa Pascal Dengan Pemrograman

KONFLIK PENGUASAAN PEMILIKAN TANAH TIMBUL ANTARA PETANI PENGGARAP DENGAN PIHAK PERUM PERHUTANI DI DESA SANTING KECAMATAN LOSARANG KABUPATEN INDRAMAYU

APUKWSISKTEMENFORM/ISIP^ DENGANKDMPUIERDAIAMP(EM>ELOlJUNPEaAYAl^ SERTIWK4THAKTANGGIJNGAN DI KANTOR PERTANAHAN KDTA SEMARANG PROVUNSIJAWATENGAH

STUDI KOMPARATIF ANTARA CARA MANUAL DENGAN KOMPUTERISASI KANTOR PERTANAHAN GUNAMENUNJANG PERCEPATAN PELAYANAN SERTIPIKASI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG

Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan

Upaya Pengendalian Penggunaan Tanah di Kabupaten Temanggung Prop.Jawa Tengah = Evaluasi Pemetaan Partisipatoris di Kab.Grobogan (studi kasus Kec.Penawangan) = Kajian Hukum Tentang Keberadaan Hak Preoritas Dalam Penyelesaian Masalah Pertanahan = Eksistensi Hak Preoritas Dalam Rangka Perolehan Hak Atas Tanah (Studi di Kantor Pertanahan di kota semarang) = Relasi Kuasa Dalam Pemberdayaan Petani (studi strategi pertanahan pemerintah desa prigelan Kec.pituruh, Kab.Purworejo) = Kadaster Kelautan Multiguna (tinjauan aspek informasi geospasial) = Perbandingan antara Capital Gain pada Investasi Tanah Dengan Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Invlasi di Kab.Klaten (periode 2005-2013) = Eksistensi Tanah Eks Swapraja (Studikasus Tanah Sunan Ground Surakarta).

SENGKETA TANAH DI PULAU LEMBEH DAN UPAYA PENYELESAIANNYA

IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2011 DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI MEDIASI (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah)

Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia