PENGUATAN SISTEM DEMOKRASI MEMBANGUN EKONOMI YANG BERKUALITAS (STUDI KASUS PROVINSI PAPUA)

THE GENESIS OF MACROECONOMICS PEMIKIRAN-PEMIKIRAN BARU MULAI DARI SIR WILLIAM PETTY HINGGA HENRY THORNTON

Green Constitution : Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Penggunaan dan Tata Guna Lahan

RESEARCH DESIGN PENDEKATAN METODE KUALITATI, KUANTITATIF, DAN CAMPURAN

Membaca Rupa Wajah Kebudayaan

Peranan dan Tugas Pokok PPAT Dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Perlindungan Hukum Debitur dan Kreditur Dalam Hak Tanggungan

Tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Tanah Beserta Akibat Hukumnya di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Hukum Administrasi Negara

Sistem Informasi Geografis

PSIKOLOGI BELAJAR

Hukum Perikatan - Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK PERGURUAN TINGGI (DI SESUAIKAN DENGAN KEPDIRJEN DIKTI NO.43 TAHUN 2006 TENTANG KELOMPOK MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN DAN UU NO. 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI)

REFORMASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

STRATEGI PELIBATAN MULTIPIHAK DALAM PELAKSANAAN PENDAFTRAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN BIMA (STUDI DI DESA SUMI KECAMATAN LAMBU KABUPATEN BIMA PROVINSI NTB)

STRATEGI KANTOR PERTANAHAN DALAM PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH (Studi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahap II Tahun 2017 di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor)

URGENSI PENGUATAN HAK ATAS TANAH DRUWE DESA DI DESA BELANCAN KECAMATAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI

KINERJA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALUKU UTARA PROPINSI MALUKU

PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN DALAM KAITANNYA DENGAN BISNIS PROPERTI DI KABUPATEN SLEMAN