
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | STUDI TENTANG PENINGKATAN HARGA TANAH AKIBAT PERKEMBANGAN KOTA PURBALINGGA DI KABUPATEN DAERAH TK.II PURBALINGGA PROPINSI JAWA TENGAH. - BPN RI STPN - 1997 |
![]() | PENGARUH PENYULUHAN TERHADAP PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DI KOTAMADYA MALANG. - BPN RI STPN - 1997 |
![]() | PENGARUH REDISTRIBUSI TANAH NEGARA TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI PENERIMA TANAH REDISTRIBUSI DI KECAMATAN KLAMBU KABUPATEN DATI II GROBOGAN. - BPN RI STPN - 1997 |
![]() | PENGARUH PEMANFAATAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH SEBAGAI JAMINAN KREDIT TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA DAN PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT INDUSTRI KECIL DI KECAMATAN SUMBER KABUPATEN DAERAH - BPN RI STPN - 1997 |
![]() | STUDI PENINGKATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DAERAH KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DI KECAMATAN DENPASAR TIMUR DAERAH TINGKAT II KOTAMADYA DENPASAR. - BPN RI STPN - 1997 |
![]() | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASYARAKAT PESERTA PROYEK PENERTIBAN DAN PENINGKATAN PENGURUSAN HAK ATAS TANAH BELUM MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA DI KECAMATAN KAIRATU DAN KECAMATAN SALAHUTU KABUPATEN DATI II MALUKU TENGAH PROPINSI MALUKU. - BPN RI STPN - 1997 |
![]() | PENGARUH PROYEK PENERTIBAN DAN PENINGKATAN PENGURUSAN HAK TANAH TERHADAP MINAT MASYARAKAT SEKITAR DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH DI WILAYAH KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN DATI II PEKALONGAN. - BPN RI STPN - 1997 |
![]() | PENGARUH PENGAWASAN TERHADAP PENINGKATAN PRODUKTIVITAS SERTIPIKAT DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MADIUN. - BPN RI STPN - 1997 |
![]() | PENGARUH REDISTRIBUSI TANAH TIMBUL TERHADAP PENINGKATAN PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH DI KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK. - BPN RI STPN - 1997 |
![]() | PENGARUH REDISTRIBUSI TANAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI PENERIMA REDISTRIBUSI TANAH DI DESA TERTINGGAL DESA NGLOBO KEC.JIKEN KAB.BLORA - BPN RI STPN - 1998 |
![]() | PENGARUH PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR UTARA TERHADAP LUAS PEMILIKAN DAN PENINGKATAN HARGA TANAH DI KEC.JEBRES KOTAMADYA SURAKARTA - BPN RI STPN - 1998 |
![]() | Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur bersaranakan Bangun Guna Serrah.-Pengadaan Tanah Untuk Proyek Pembangunan Mamminasat dan Dampaknya di Pedesaan .- Pembangunan jalan TOL di Indonesia:Kendala Pembebasan tanah.- Mematakan Konflik Dalam pengadan Tanah Bandara Komodo.-Pengadaan Tanah untuk Siapa, Peniadaan Tanah dari Siapa.- Aspek Hukum Pidana pada penyelenggaraan Pengadaan Tanah .-Masalah pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU di Batang.-Aspek Ham Dalam Pengadaan Tanah.-Pengadaan Tanah dan Poblem Permukiman kembali.-Kosondolidasi Tanah Perkotaan sebagai Instrumen Pengadaan Tanah Bagi kepentingan Umum.- Ketersedian Tanah Bagi Masyarakat Rawan Bencana.-Rantai Komuditas Kewajiban Ilmu, Skala dalam Konflik Agraria Urutsewu - STPN-STPNPRESS - 2014 - Jurnal Ilmiah pertanahan |
![]() | UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN PERKAPITA KELUARGA PETANI MELALUI SISTEM POLA TANAM YANG INTENSIF DI KEC.GAMPING KAB. DATI II SLEMAN - BPN RI STPN - 1999 |
![]() | Hukum Bangunan (Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek Dan Sumber Daya Manusia - Rineka Cipta - 1996 - Hukum Bangunan |
![]() | Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam peningkatan pendaftaran tanah di kabupaten bantul - STPN - 2014 - Peranan Pejabat |
![]() | peranan pejabat pembuat akta tanah ( PPAT ) dalam Rangka Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Melaului Pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) - STPN - 2014 - Peranan Pejabat |
![]() | STUDI TENTANG PENINGKATAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Dl KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - BPN RI STPN - 2006 |
![]() | STUDI TENTANG PENINGKATAN PENERIMAAN PEA PEROLEHAN HAK ATASTANAH DAN BANGUNAN Dl KECAMATAN ALOK KABUPATEN SIKKA
PROVINSINUSA TENGGARA TIMUR - BPN RI STPN - 2006 |
![]() | STUDI KASUS
PENIYELESAIAN SENGKETA BATAS WILAYAH ANTARA KABUPATEN KEBUMEN DENGAN KABUPATEN CILAOAP PROVINSI JAWA TENGAH - BPN RI STPN - 2005 |
![]() | Penigkatan Kualitas Akta Peralihan Hak Atas Tanah pada Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kab. Sleman - BPN RI STPN - 2014 - Peralihan Hak Atas Tanah |