Prosedur Pengurusan Pembayaran Pensiun/Tabungan Hari Tua Dan Santunan Kecelakaan Kerja Tahun 1990

TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN BAGIAN PROYEK PENERTIBAN DAN PENINGKATAN PENGURUSAN HAK-HAK TANAH DI PROPINSI JAMBI DALAM MEWUJUDKAN TERTIB HUKUM ADMINISTRASI PERTANAHAN.

PENERAPAN SISTEM LOKET DALAM PELAYANAN GUNA MENUNJANG KELANCARAN PROSES PENGURUSAN HAK TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA PALEMBANG.

PROYEK PENERTIBAN DAN PENINGKATAN PENGURUSAN HAK TANAH KAITANNYA DENGAN TERTIB HUKUM DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KAB. DATI II BANTUL PROP. DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

PENGARUH PENSERTIPIKATAN TANAH PROYEK PENERTIBAN DAN PENINGKATAN PENGURUSAN HAK-HAK TANAH TERHADAP MINAT MASYARAKAT UNTUM MENSERTIPIKATKAN TANAH DI DESA BLIMBING KEC.BOJA KAB. DATI II KENDAL

PENGARUH CARA PENGURUSAN SERTIFIKAT TERHADAP MINAT MASYARAKAT UNTUK PENSERTIPIKATAN TANAH DI KECAMATAN GODEAN KABUPATEN SLEMAN.

Tip Hukum Praktis Tanah dan Bangunan - Aneka Tips Seputar Warisan Transaksi Pemindahan Kepemilikan dan Sewa-Menyewa, Pengurusan Sertifikat dan Dokumen Pembangunan dan Renovasi Persengketaan

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASYARAKAT PESERTA PROYEK PENERTIBAN DAN PENINGKATAN PENGURUSAN HAK ATAS TANAH BELUM MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA DI KECAMATAN KAIRATU DAN KECAMATAN SALAHUTU KABUPATEN DATI II MALUKU TENGAH PROPINSI MALUKU.

PENGARUH PROYEK PENERTIBAN DAN PENINGKATAN PENGURUSAN HAK TANAH TERHADAP MINAT MASYARAKAT SEKITAR DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH DI WILAYAH KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN DATI II PEKALONGAN.

PELAKSANAAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN ASPEK TATA GUNA TANAH DALAM PENGURUSAN HAK ATAS TANAH Dl KA

Setahun Berkarya, Membangun Dengan Hati.

Panduan Mengurus Sertifikat Tanah

Jenis, Penyetoran dan Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak - Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen (Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pengurusan Piutang Negara, Petunjuk Pelaksanaan Lelang)

Jurnal Iptek Pertanahan: Pergeseran urusa legalisasi aset dari administrasi publik lama ke pelayanan publik baru dalam kerangka pengurusan pertanahan demokrasis-Legalisasi aset dan dampaknya terhadap akses masyarakat sekitar-Rasa memiliki dan budaya organisasi Badan Pertanahan Nasional-Policy netwrk penyelesaian sengketa tanah-Legalisasi aset sumber daya tanah(Suatu Telaah Nomatif)-Telaahan teknis yuridis pendaftaran HGR atas dan bawahtanah melalui sistem 3 dimensihak guna ruang atas tanah dan hak guna ruang bawah tanah-Analisis kondusifitas iklim investasi daerah dari perspektif kemudahan perolehan tanah(studi kasus:kota surabaya)-Penerapan balaced scorecard sebagai tolok ukur prnilsisn kinrjs zbadan Pertanahan Nasional-Kerjasama antara Badan Pertanahan Nasional dan kementerian prtanian dalam rangka mewujutkan ketahan pangan

Tata Ruang Air

Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia

Tata Cara Mengurus Segala Macam Surat Rumah dan Tanah

Cara Mudah Mengurus Surat Tanah dan Rumah

Panduan Praktis Pembagian Waris

PENSERTIPIKATAN TANAH UNTUK JALAN LINGKAR DARMA KECAMATAN DARMA KABUPATEN KUNINGAN