MANAJEMEN BENCANA PENGANTAR & ISU-ISU STRATEGIS

POTENSI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH BERDASARKAN RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN DIWEK KABUPATEN JOMBANG

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM AKSELERASI PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP PARSIPASI MASYARAKAT (STUDIKANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEBUMEN)

FAKTOR PENYEBAB DAN SOLUSI ATAS TERHAMBATNYA PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALUR GANDA SOLO PEMBANGUNAN JALU REL GANDA SOLO-SEMARANG FASE 1

MENUJU DESA 2030

KELUAR DARI DEMOKRASI POPULER DINAMIKA DEMOKRASI LOKAL DAN DISTRIBUSI SUMBER DAYA

PERUBAHAN IKLIM DAN PEMANFAATAN SIG DI KAWASAN PESISIR

MITIGASI PERUBAHAN IKLIM DAN PERAN KOMUNITAS STUDI ATAS KONTRIBUSI PENGETAHUAN, KELEMBAGAAN DAN HUKUM ADAT DALAM PENGURANGAN LAJU DEFORRESTASI

ASPEK DASAR AGRONONOMI BERKELANJUTAN

MENUJU KOTA TANGGUH DI SUNGAI CODE YOGYAKARTA PERENCANAAN INTEGRATIF PERKOTAAN DENGAN PENDEKATAN PENGELOLAAN DAS DAN PENGURANGAN RESIKO BENCANA

DAMPAK PENGADAAN TANAH TERHADAP PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DAN KONDISI SOSIAL MASYARAKAT (Studi Kasus Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Kereta Api di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru)

KAJIAN KEBIJAKAN RREFORMA AGRARIA DAN PERHUTANAN sOSIAL

TERAPI MINYAK KELAPA

Kompilasi Peraturan di Bidang BPHTB Panduan dalam Penyusunan Aturan pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang BPHTB

Interupsi ! Untuk Rakyat

PERANAN IZIN LOKASI SESUDAH PAKTO 93 DALAM MENEKAN TERJADINYA PENGURANGAN TANAH SAWAH DI KABUPATEN DATI II TANGERANG.

Jurnal Pertanahan: Reforma Agraria (Antara Peluang dan Tantangan)- Pendayagunaan Tanah Terlantar Melalui Reforma Agraria: Solusi Bagi Peningkatan Kesejahteraan Petani Serta Pengurangan Konflik Agraria- Redistribusi Tanah (Antara Harapan dan Kenyataan)- Kebijakan Pendayagunaan Tanah Terlantar dengan Pola Kemitraan Inti Plasma- Telaahan Krisis Materi Muatan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Suatu Kajian Dalam Rangka Mempersiapkan Rancangan Perubahan PP No. 24 tahun 1997- Telaah TeknisPengamanan (Perlindungan Hukum) Tanah Aset Pemerintah Jawa Barat Berdasarkan UU No.24 tahun 1997)- Hak Ulayat Wilayah Masyarakat Hukum Adat Suku Arfak di Manokwari dan suku Moi Sorong

DAMPAK PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH AKIBAT BANJIR LAHAR DINGIN TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI KECAMATAN SALAM KABUPATEN MAGELANG

Himpunan Hukum Jurisprudensi Hukum Waris Indonesia - Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

KEHILANGAN DAN KETERSEDIAAN PANGAN SEBAGAI AKIBAT PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI WILAYAH IBUKOTA KABUPATEN KULON PROGO DAN SEKITARNYA