PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: penguatan
KATA KUNCI: penguatan
 | KONSOLIDASI TANAH VERTIKAL SEBAGAI SOLUSI PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN DI PROVINSI DKI JAKARTA (Studi Kasus Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat dan Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Permukiman Kumuh,Konsolidasi Tanah Vertikal,Konsep KTV Peran Stakeholder |
| ANALISIS KESESUAIAN PENGGUNAAN TANAH TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI DAERAH RAWAN BANJIR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Banjir,Indragiri Hilir,Kesesuaian Lahan,RTRW,T |
| KESESUAIAN RENCANA DETAIL TATA RUANG TERHADAP LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DAN PENGGUNAAN LAHAN DI KAWASAN PERKOTAAN KELURAHAN SABILAMBO KECAMATAN KOLAKA KABUPATEN KOLAKA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Rencana Detail Tata Ruang,Lahan PErtanian Pangan |
| PENGEMBANGAN POTENSI WISATA DALAM KERANGKA PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA (Studi di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - pengembangan potensi wisata,reforma agraria,penataan akses,pemberdayaan masyarakat |
| PERMASALAHAN DAN SOLUSI PENYELESAIAN PASCA TUKAR MENUKAR TANAH KALURAHAN DENGAN TANAH WARGA (Studi Kasus di Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Tukar Menukar Tanah,Tanah Kalurahan,Tanah Warga |
| STRATEGI PERCEPATAN MEWUJUDKAN KOTA LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KOTA LANGSA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kota Lengkap,PTSL Kantor Pertanahan,Strategs,SWOT Pendaftaran Tanah |
| PROBLEMATIKA PROGRAM PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA TAHUN 2024 DI KABUPATEN TEMANGGUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Reforma Agraria,Penataan Akses,Problematika,Temanggung,SOAR |
| PENDAFTARAN TANAH KOTA LENGKAP (PTKL) PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pendaftaran Tanah Kota Lengkap,PTKL,Kota Tangerang,Validasi Data,Kepastian Hukum |
| PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Transformasi Digital,Persepsi,Sertipikat Elektronik |
| ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI DESA TERANGMAS KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Partisipasi masyarakat,Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,Desa Terangm,Kepastian hukum,Percepatan pendaftaran tanah |
| ANALISIS KUALITAS CITRA SATELIT RESOLUSI SANGAT TINGGI PLELADES SEBAGAI DASAR PENETAPAN BATAS DESA JAMBAKAN KECAMATAN BAYAT KABUPATEN KLATEN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - CSRST Pleiades,Penetapan batas desa,CEVW |
| PEMANFAATAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH UNTUK PENGEMBANGAN PENGELOLAAN GABAH (STUDI DI DESA GEBANGSARI, KECAMATAN KLIRONG, KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA TENGAH) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - pertanian,sertipikat hak atas tanah,pengelolaan,pemberdayaan petani,akses modal |
| PROBLEMATIKA PELAKSANAAN MEDIASI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Mediasi,Sengketa Pertanahan,Ketidakberhasilan |
| TINJAUAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI PERTANAHAN KADASTER LENGKAP JAKARTA (KAKAP JAKARTA) SEBAGAI RASIC LAYER DATA GEOSPASIAL TERINTEGRASI UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (Studi Kasus Kota Administrasi Jakarta Barat) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sistem Informasi Administrasi Pertanahan,Integrasi Data Geospasial: Pembangunan Berkelanjut,LAAF KAKAP Jakarta |
| EVALUASI PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH DARI PELEPASAN SEBAGIAN KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN KARO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Redistribusi Tanah,TORA,Kawasan Hutan,Kabupaten Karo |
| PENERAPAN KEBIJAKAN PERTANAHAN BAGI WARGA KETURUNAN TIONGHOA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - kebijakan pertanahan,Warga Keturunan Tionghoa,diskriminasi,hak milik,Daerah Istimewa Yogyakart |
| PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENERAPAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - persepsi masyarakat,sertipikat elektronik,layanan pertanahan,digitalisasi |
| IMPLEMENTASI PENERBITAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Maros) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertipikat Elektronik,PISL,Implementasi Kebijakan,Pertanahan |
| REDISTRIBUSI TANAH SEBAGAI INSTRUMEN PENGUATAN STATUS KEPEMILIKAN TANAH PETANI (STUDI DI DESA TALANG BELIDO DAN DESA MEKAR JAYA, KECAMATAN SUNGAI GELAM, KABUPATEN MUARO JAMBI) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Redntribusi Tanah,Eks HGU,Kepemilikan Tanah,Kepastian Hakunt |
| PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA DALAM PENGEMBANGAN BUDI DAYA IKAN LELE BERBASIS POTENSI LOKAL DI DESA KUJANGSARI, KECAMATAN LANGENSARI, KOTA BANJAR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Reforma Agraria,Penataan Akses,Pemberdayaan Masy,Potensi Lokal,Budi Daya Ikan Lele |
