FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT KEBERHASILAN PENGADAAN TANAH SKALA KECIL DI KABUPATEN KARANGANYAR (STUDI PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM WOSUSOKAS DAN JEMBATAN KRAGAN)

PELAKSANAAN PENCATATAN BLOKIR (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN DAN KANTOR KABUPATEN BANTUL)

Kompilasi Peraturan di Bidang BPHTB Panduan dalam Penyusunan Aturan pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang BPHTB

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Implikasi Penghapusan Verivikasi BPHTB Terhadap Pelayananan Pertanahan (Studi di kantor pertanahan kota padang).

50 Gagasan Luar Biasa Yang Mengubah Dunia

Pranata Gadai Sebagai Alternatif Pembiayaan Berbasis Kekuatan sendir(Gagasan pembentukan UU Begadaian) - Permasalahan Yuridis yang timbul terkait lisensi merek terkenal - Penerapan norma dan asas-asas Hukum Adat dalam praktik pidana perdata - Eksistensi hukum delik adat dalam perspektif pembaharuan hukum pidana di malukuntengah - Efektifitas penegak hukum penghapusan kekerasan dalam rumah tangga - Kebijakan pidana mati terhadap perempuan - Asas keseimbangan dalam konsep rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum pidada - Perlunya menanamkan budaya antikurupsi dalam diri anak sejak usia dini - Bantuan hukum golongan tidak mampu dalam perkara perdata di pengadilan negeri yogyakarta - Asylum seekers in japan : A Hard road - Pengaturan pajak daerah di prop.Daerah Istimiwa Yogyakarta - Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi di kabupaten sleman- Akibat pemilihan Forum dalam kontrak yang memuat klausula arbritase - Integrasi Mediasi dalam sistem peradilan: Studi komparatif mediasi pengadilan indonesia dan jepang.

IMPLIKASI PENGHAPUSAN VERIFIKASI BPHTB TERHADAP PELAYANAN PERTANAHAN (Studi di Kantor Pertanahan Kota Padang)

Bahan Ajar tentang Hak Perempuan UU No 7 1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita

Hasil Rapat Kerja Kantor Menteri Negara Agraria Dan Badan Pertanahan Nasional Tahun 1997/1998 - Tanggal 17 s.d. 19 Nopember 1997

Himpunan Peraturan Tentang Korupsi