PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: pengendalian
KATA KUNCI: pengendalian
 | POLICY PAPER URGENSI PENGENDALIAN TRANSAKSI TANAH DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI PASAR TANAH DI INDONESIA - Pusat pengembangan dan Standarisasi kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan n - 2024 - Transparansi Pasar Tanah |
 | Jogja-Ku [Dune Ora] Didol: Manunggaling Penguasa dan Pengusaha Dalam Kebijakan Pembangunan Hotel di Yogyakarta - STPN Press - 2016 - Kebijakan Pembangunan |
 | ANALISIS KESESUAIAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH TERHADAP RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN UPAYA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PADA KAWASAN SEMPADAN PANTAI (STUDI PANTAI GLAGAH, KALURAHAN GLAGAH, KAPANEWON TEMON, KABUPATEN KULON PROGO) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - pengendalian,pemanfaatan,sempadan pantai |
 | PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP PENGUASAAN TANAH OLEH WARGA NEGARA ASING (WNA) (STUDI KASUS DI DESA PED, KECAMATAN NUSA PENIDA. KABUPATEN KLUNGKUNG) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Implementasi Pengawasan dan Pengendalian,Penguasaan Tanah Oleh WNA,Sewa,menyewa,Wilayah P |
 | KESESUAIAN LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI DAN LAHAN SAWAH EKSISTING TERHADAP POLA RUANG SEBAGAI REKOMENDASI REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MADIUN (Studi di Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Kesesuaian,Alih Fungsi,Lahan Sawah yang Dilindun,Lahan Sawah Eksisting,Rencana Tata Ruang Wilayah,Rekomendasi |
 | PROGRES, PERMASALAHAN, SOLUSI DAN DAMPAK LEGALISASI ASET TANAH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Progres,Permasalahan,Solusi,Dampak,Legalisasi Aset Tanah Pemerintah Daerah |
 | ANALISIS TIPOLOGI PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI PINGGIRAN KOTA (STUDI DI KECAMATAN KEMBARAN KABUPATEN BANYUMAS - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Perubahan Penggunaan Lahan,Pola Spasial,Kualitas Lingkungan Permukiman,Dampak Lingkungan |
 | KESESUAIAN DAN DAMPAK KETIDAKSESUAIAN ANTARA LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI DAN POLA RUANG DI KABUPATEN PATI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Lahan Sawah yang Dilindungi,LSD,Rencana TataRuang Wilayah,RTRWKesesuaian Lahan |
 | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENETAPAN BATAS MAKSIMUM PENGUASAAN PULAU OLEH PIHAK ASING DI PULAU-PULAU KECIL.
(STUDI DI PULAU GILI NANGGU, KABUPATEN LOMBOK BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Penguasaan Pulau,Batas Maksimum,Pulau,Pulau Kecil,Pihak Asing,Hak Guna Bangunan |
 | IMPLEMENTASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG TERHADAP OBJEK WISATA TERAS KACA KABUPATEN GUNUNGKIDUL - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pemanfaatan Ruang,Pengendalian Pemanfaatan Ruang |
 | MEKANISME, PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PENANGANAN BERKAS PERMOHONAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG MEMILIKI PERBEDAAN LUAS ANTARA PENGAJUAN DENGAN HASIL UKUR DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLORA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Permohonan Sertipikat,Perbedaan Luas,Luas Hasil Ukur |
 | PERLINDUNGAN HUKUM KEPEMILIKAN TANAH YANG TERINDIKASI MUSNAH DI KALURAHAN BANARAN, KAPANEWON GALUR, KABUPATEN KULON PROGO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tanah Terindikasi Musnah,Letter C,Sungai Progo |
 | DAMPAK PENERTIBAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN WARUNG APUNG ROWO JOMBOR BERDASARKAN PERDA NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021-2041 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Waduk Rowo Jombor,Peraturan Daerah,Kesesuaian,Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang |
 | KETIDAKSESUAIAN PENGGUNAAN LAHAN EKSISTING TERHADAP LAHAN SAWAH DILINDUNGI DI KABUPATEN NGAWI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Ketidaksesuaian Lahan,Penggunaan Lahan Eksisting,Lahan Sawah Dilindungi |
 | KEBIJAKAN PENANGANAN LAHAN PERMUKIMAN PADA KAWASAN RAWAN BENCANA GUNUNG BERAPI (Studi Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi, Kalurahan Umbulharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Kawasan Rawan Bencana,Gunung Merapi,Permukiman,Kalurahan Umbulharjo |
 | PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pertimbangan Teknis Pertanahan,Kendala,Solusi,Pengendalian Pemanfaatan Ruang,OSS,RBA |
 | ANALISIS HUKUM POTENSI IMPLEMENTASI ASAS PEMISAHAN HORIZONTAL DALAM PENANGANAN PERKARA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Perkara,Asas Pemisahan Horizontal,Hukum |
 | PROBLEMATIKA DAN ALTERNATIF SOLUSI PERCEPATAN SERTIPIKASI ASET TANAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR (Studi Di Wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Problematika,Percepatan Sertipikasi,Aset Tanah Pemerintah Daerah |
 | IMPLEMENTASI UPAYA PERUBAHAN KEBIJAKAN PENETAPAN LABAN SAWAH DILINDUNGI (LSD) DI KOTA SURABAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Implementasi,Kebijakan,Lahan Sawah Dilindungi,LSDKota Surabaya,Mekanisme,Permasalahan,Solusi,Dampak |
 | PREDIKSI PERUBAHAN PENGGUNAΑΝ ΤΑΝΛΗ ΜMENGGUNAKAN CITRA LANDSAT 7 DAN 8 DALAM RANGKA PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN
(STUDI: DI KABUPATEN SLEMAN, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Penggunaan Tanah; Analisis Spasial;,Perubahan Lahan Pertanian; Pengendalian Alih Fungs |
