KONFLIK PERTANAHAN ANTARA PABRIK GULA REJO AGUNG BARI DENGAN MASYARAKAT KELURAHAN NGLAMES, KECAMATAN MADIUN, KABUPATEN MADIUN, PROVINSI JAWA TIMUR.

PEMANFAATAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH PASCA LEGALISASI ASET PADA MASYARAKAT TRANSMIGRAN UNTUK PENGEMBANGAN USAHA DI DESA SRIDADI, KECAMATAN BUAY MADANG, KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

PERANCANGAN APLIKASI PELACAKAN BERKAS PELAYANAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN BERBASIS WEB DI SEKSI SURVEI DAN PEMETAAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TEMANGGUNG

PERMASALAHAN PENGELOLAAN ASET TANAH PADA PT GARAM 9STUDI DI DESA PINGGIR PAPAS WILAYAH PENGGARAMAN SUMENEP I)

PENGATURAN SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA, ANTARA YANG TERSURAT DAN TERSIRAT KAJIAN KRITIS UNDANG-UNDANG TERKAIT PENATAAN RUANG DAN SUMBER DAYA ALAM.

Pengelolaan dan Digitalisasi Perbendaharaan Negara

MANAJEMEN PERBENDAHARAAN NEGARA

TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

HUKUM LINGKUNGAN

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Edisi 2

STPN PRESS: MEMBUMIKAN PENGETAHUAN, MELANGITKAN KATA-KATA

PENYELENGGARAAN AKSES REFORM DAN PENYELESAIAN SENGKETA, KONFLIK, DAN PERMASALAHAN DALAM KERANGKA REFORMA AGRARIA

PRAKTIK KEBIJAKAN SURVEYOR BERLISENSI (ANALISIS DAN EVALUASI PERMEN ATR/BPN/NO.9/2021 Jo No. 8/2022

PENGELOLAAN PERTANAHAN DAN TATA RUANG YANG BERKELANJUTAN DALAM KERANGKA REFORMA AGRARIA MENUJU INDONESIA EMAS.

PERLINDUNGAN HAK ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM IMPLEMENTASI PENDAFTRAN TANAH KAWASAN SIAP BANGUN (KASIBA ) DI KOTA BATAM (KENDALA, ANALISIS DAN SOLUSI KEBIJAKAN BADAN PENGUSAHAAN BATAM)

HUKUM AGRARIA INDONESIA

HUKUM LINGKUNGAN INDONESIA

PENGANTAR PENGINDERAAN JAUH DIGITAL

MANAJEMEN PELAYANAN UMUM DI INDONESIA