PENGARUH PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KANTOR PERTANAHAN TERHADAP KINERJA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DI KABUPATEN SLEMAN

UPAYA PENERAPAN LEMBAGA MEDIASI PADA SENGKETA HGU ANTARA PT. PARASAWITA DENGAN MASYARAKAT DESA TANJUNG BINJAI KECAMATAN BENDAHARA KABUPATEN ACEH TAMIANG

PEMANFAATAN TRANSFORMASI INDEKS VEGETASI PADA CITRA ALOS UNTUK PENGAWASAN IZIN HAK GUNA USAHA DI KABUPATEN BLITAR

EVALUASI KONSISTENSI PENERAPAN RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PESISIR KECAMATAN KELAPA LIMA KOTA KUPANG DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SERTA DAMPAKNYA

KESESUAIAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH TERHADAP RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN CARUBAN KABUPATEN MADIUN

PELAKSANAAN PENSERTIPIKATAN TANAH PERTANIAN SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN ALIH FUNGSI TANAH DI DESA PONCOSARI KECAMATAN SRANDAKANKABUPATEN BANTUL

EFEKTIVITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupatenn Sleman)

Kebijakan Publik - Formulasi, Implemen dan Evaluasi

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.30/1994 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat

Manajemen Strategi (Business Policy)

Pedoman Bendaharawan Pengelola Barang Daerah Pengawasan Keuangan Daerah

Modul UT Materi Pokok Pengawasan Melekat

Pengawasan Serta Peran Aktif Orang Tua Dan Aparat Dalam Penanggulangan dan Penyalahgunaan NARKOBA - Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama (BERSAMA)

Hasil Rapat Kerja Kantor Menteri Negara Agraria Dan Badan Pertanahan Nasional Tahun 1997/1998 - Tanggal 17 s.d. 19 Nopember 1997

Undang-Undang R.I Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN

Kebijakan Pendidikan Di Indonesia Di Tinjau Dari Sudut Hukum