Hukum Administrasi Lingkungan Konteporer

PENGARUH PENGAWASAN DAN KOORDINASI TERHADAP KESUKSESAN PELAKSANAAN PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJARNEGARA.

PENGARUH PENGAWASAN TERHADAP PENINGKATAN PRODUKTIVITAS SERTIPIKAT DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MADIUN.

PERANAN PENGAWASAN FUNGSIONAL DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PENGARUH PENGAWASAN TERHADAP EFEKTIFITAS PEKERJAAN KANTOR DI KANTOR PERTANAHAN KAB. KARANGANYAR

EVALUASI PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) Dl KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PENGAWASAN MASYARAKAT DALAM BIDANG PELAYANAN PERTANAHAN Dl KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA

PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERTANAHAN DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA OLEH KANTOR PERWAKILAN KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN JAWA TENGAH

Peran PPAT dalam rangka pengawasan dan pengamanan pembayaran BPHTB dan PPh peralihan Hak Atas Tanah di kantorn notaris/PPAT Emanuel Retinah.

EVALUASI PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DI KABUPATEN MAMUJU PROVINSI SULAWESI BARAT

EVALUASI PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA

PENGARUH PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP KINERJA PPAT DI KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

EVALUASI TERHADAP PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEJABAT PEMBIJAT AKTA TANAH DALAM MENDUKUNG TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO

KEPASTIAN HUKUM ATAS TANAH ASSET PEMERINTAH KOTA KEDIRI PROPINSI JAWA TIMUR

IMPLEMENTASI PERPANJANGAN DAN PEMBAHARUAN HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH NEGARA PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG

KAJIAN KINERJA PENGELOLA KEARSIPAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Menyingkap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia

MANAJEMEN PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN TUGU TITIK DASAR TEKNIK PENGUKURAN PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KULONPROGO PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pranata Gadai Sebagai Alternatif Pembiayaan Berbasis Kekuatan sendir(Gagasan pembentukan UU Begadaian) - Permasalahan Yuridis yang timbul terkait lisensi merek terkenal - Penerapan norma dan asas-asas Hukum Adat dalam praktik pidana perdata - Eksistensi hukum delik adat dalam perspektif pembaharuan hukum pidana di malukuntengah - Efektifitas penegak hukum penghapusan kekerasan dalam rumah tangga - Kebijakan pidana mati terhadap perempuan - Asas keseimbangan dalam konsep rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum pidada - Perlunya menanamkan budaya antikurupsi dalam diri anak sejak usia dini - Bantuan hukum golongan tidak mampu dalam perkara perdata di pengadilan negeri yogyakarta - Asylum seekers in japan : A Hard road - Pengaturan pajak daerah di prop.Daerah Istimiwa Yogyakarta - Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi di kabupaten sleman- Akibat pemilihan Forum dalam kontrak yang memuat klausula arbritase - Integrasi Mediasi dalam sistem peradilan: Studi komparatif mediasi pengadilan indonesia dan jepang.

Jurnal Mimbar Hukum : Kajian Semantik Terhadap Produk Hukum Tertulis di Indonesia - Modern Arbitration Legeslation Acomparison Between Autralian And Indonesia - Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas - Lembaga dan Fungsi Pengawasan Perbankan di Indonesia - Perlindungan Hukum Kreditur Separatis Dalam Kepailitan - Waralaba Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia - Tanggung Jawab Keperdataan Bidan Dalam Pelayanan Kesehatan Eksistensi Hak Pengelolaan Dalam Hukum Tanah Nasional - Penerapan Asas Umum Pemerintahan yang Baik Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Satu Pintu - Pemberdayaan Terhadap Kinerja AnggotanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Jawa Barat - Kearifan LokalMasyarakat Tau Taa Wana Bulang Dalam Mengkonservasi Hutan di Prop.Sulawesi Tengah - Asa Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Undang-undang Migas dan Ketenagalistrikan - Perlindungan Hukum Benda Cagar Budaya Terhadap Acaman Kerusakan di Yogyakarta - Legeslasi Fikih Ekonomi Perbankan Sinkronisasi Peran Dewan Syariah Nasional dan Komite Perbankan Syariah.