PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: pengaman
KATA KUNCI: pengaman
 | PENGAMANAN ASET TANAH BELUM BERSERTIPIKAT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Aset Tanah,Pengamanan,Pemerintah Daerah |
 | PROGRES, PERMASALAHAN, SOLUSI DAN DAMPAK LEGALISASI ASET TANAH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Progres,Permasalahan,Solusi,Dampak,Legalisasi Aset Tanah Pemerintah Daerah |
 | STRATEGI, PERMASALAHAN, DAN SOLUSI OPTIMALISASI PENGAMANAN ASET TANAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pengelolaan Aset,Pengamanan Aset,Aset Tanah |
 | PROBLEMATIKA DAN ALTERNATIF SOLUSI PERCEPATAN SERTIPIKASI ASET TANAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR (Studi Di Wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Problematika,Percepatan Sertipikasi,Aset Tanah Pemerintah Daerah |
 | PENGELOLAAN ASET TANAH DAN BANGUNAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - pengelolaan asetaset tanah dan,atau bangunan,pemerintah kota |
 | RANCANG BANGUN WEBGIS MANAJEMEN ASET PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN TAPANULI UTARA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - webgis,manajemen aset,pemerintah daerah,integrasi data |
 | UPAYA PERCEPATAN PENYELESAIAN PETA TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG BERBASIS KERJA BERSINERGI DI KABUPATEN GRESIK - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Sinergi,Pemetaan Tematik,Upaya |
 | STRATEGI KOLABORASI ANTARA KANTOR PERTANAHAN DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN SERTIPIKASI ASET PEMERINTAH DAERAH (STUDI DI KABUPATEN JEMBER) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Aset Pemerintah Daerah,Sertipikasi Aset,Pemerintah Kabupaten Jember,Kantor Pertanahan Kabupaten Jember,5M |
 | FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH PENGENDALI BANJIR DAN PENGAMAN PANTAI KAWASAN YOGYAKARTA INTERNASIONAL AIRPORT (YIA) DI KABUPATEN KULON PROGO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Pelaksanaan Pengadaan Tanah,Pendukung,penghambat |
 | MARSEKAL HADI TJAHJANTO MERANGKUL ARUS PERUBAHAN - PT. Gramedia Pustaka Utama - 2021 - Catatan Sejarah |
 | STUDI PENDAHULUAN ATAS KEBIJAKAN PENGAMAN ( SAFEGUARDS ) DONOR DONOR BILATERAL UNTUK PROGRAM REDD DI INDONESIA - Huma - 2010 - kebijakan pengaman |
| PROBLEMATIKA PENSERTIPIKATAN TANAH ASET PEMERINTAH KOTA GUNUNG SITOLI, PROVINSI SUMATERA UTARA (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Nias) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2021 - Pemekaran Wilayah,pensertipikatan Tanah,Aset Daerah |
 | Himpunan peraturan PerUndang-Undangan Agraria beserta Petunjuk Pelaksanaannya mengenai tanah-Tanah Untuk Kepentingan Instansi-2 Pemerintah Dan perusahaan/Baik Milik Negara - 1979 - Tanah,Tanah untuk Instansi |
| Peta Pengamanan tanah yang telah dicadangkan untuk lahan Pengembangan Perkebunan besar seluas 400.000 HA Dalam daerah Tingkat I Propinsi Bengkulu - BPN TGT - 1986 |
| PERAN KEPALA DESA DALAM PENGAMANAN TANAH BENGKOK DI KAB. BATANG PROP. JAWA TENGAH - BPN RI STPN - 1996 |
 | Studi Pendahuluan Atas Kebijakan Pengaman (Safeguards) Donor-donor Bilateral untuk Progam REDD di Indonesia. - 2010 - Majalah |
 | Peran PPAT dalam rangka pengawasan dan pengamanan pembayaran BPHTB dan PPh peralihan Hak Atas Tanah di kantorn notaris/PPAT Emanuel Retinah. - STPN - 2014 - Peran PPAT |
 | Kelompok Kekerasan dan Bos Lokal di Era Reformasi - IRE Press - 2013 - Kelompok kekerasan |
 | Jurnal Pertanahan: Reforma Agraria (Antara Peluang dan Tantangan)- Pendayagunaan Tanah Terlantar Melalui Reforma Agraria: Solusi Bagi Peningkatan Kesejahteraan Petani Serta Pengurangan Konflik Agraria- Redistribusi Tanah (Antara Harapan dan Kenyataan)- Kebijakan Pendayagunaan Tanah Terlantar dengan Pola Kemitraan Inti Plasma- Telaahan Krisis Materi Muatan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Suatu Kajian Dalam Rangka Mempersiapkan Rancangan Perubahan PP No. 24 tahun 1997- Telaah TeknisPengamanan (Perlindungan Hukum) Tanah Aset Pemerintah Jawa Barat Berdasarkan UU No.24 tahun 1997)- Hak Ulayat Wilayah Masyarakat Hukum Adat Suku Arfak di Manokwari dan suku Moi Sorong - Pusat Penelitian Pengembangan - 2013 - Jurnal Pertanahanb |
| Implementasi Pengelolaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Jepara Dalam Menunjang Tertib Administrasi Pertanahan - A Wiley-Interscience Publication - 2014 |
