PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: pengadilan
KATA KUNCI: pengadilan
 | PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN PEMANFAAΤΑΝ ΤΑΝΛΗ KALURAHAN (Studi Kasus di Kalurahan Caturtanggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Penegakan Hukum,Penyalahgunaan,Pengawasan,Tanah Kalurahan |
| PROBLEMATIKA PELAKSANAAN MEDIASI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Mediasi,Sengketa Pertanahan,Ketidakberhasilan |
| PROBLEMATIKA PENYIAPAN SERTIFIKASI HAKIM PERTANAHAN DAN TATA RUANG DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENANGANAN PERKARA PERTANAHAN DI INDONESIA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang,Kompetensi Hakim,Pemberdayaan Hakim |
| PROBLEMATIKA PENGUASAAN ASET PT ΚΑΙ (PERSERO) OLEH MASYARAKAT SERTA POTENSI KEHILANGAN PENDAPATAN SEWA TAHUNAN (Studi di Komplek Rumah Dinas Eks Emplasemen Pare Kediri) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Aset,Konflik,Sewa,dan Kereta Api Indonesia |
| ALTERNATIF PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH PON XX MIMIKA (Di Desa Minabua, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Penyelesaian Ganti Rugi |
| PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN NO. 29/6/2017/PTUN-PTK (STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBURAYA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pencabutan Sertipikat Hak Atas Tanah,Putusan Peng,Penyelesaian Perkara,Sengketa Tanah Indonesia |
| PERAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PEMBERANTASAN MAFIA TANAH (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Mafia Tanah,Peran,Kendala,Solusi |
 | ANOTASI PUTUSAN PENGADILAN MENGENAI PERTANAHAN PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH - Kemeterian Agraria Dan tata Ruang/BPN Biro Hukum Dan Hubungan Masyarakat - 2017 - Pertanahan,Pembatalan Sertipikat |
 | Mengenal Hukum Suatu Pengantar - Liberty - 2008 - Hukum |
 | SMALL GREAT THINGS - Bhuana Ilmu Populer - 2017 - Fiksi Indonesia |
 | BERAKHIR DI TEMON PERDEBATAN PANJANG PENGADAAN TANAH UNTUK (NEW) YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT (YIA) - STPN Press - 2020 - Pengadaan Tanah,YIA |
| HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA - PT. RajaGrafindo Persada - 1997 - Hukum Acara Perdata |
 | Mediasi Sengketa Tanah Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan - Buku Kompas - 2008 - Sengketa,Tanah,Mediasi |
 | IMPLEMENTASI PRINSIP KEPENTINGAN DI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN EDISI REVISI - Sinar Grafika - 2020 - Tata Guna Tanah |
 | Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern (Online) - Genta Publishing - 2011 - Penyelesaian Sengketa |
 | PROYEK INFRASTRUKTUR & SENGKETA KONTRUKSI - Prenadamedia Group - 2018 - Sengketa Kontruksi |
 | KONFLIK HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT MANDACAN DENGAN PT.PERTAMINA PERSERO (STUDI PUTUSAN NOMOR 23/Pdt.G/2021/PNMnk.) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Konflik Hak Ulayat |
 | PROBLEMATIKA TUMPANG TINDIH KEPEMILIKAN TANAH PADA OBJEK PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (Studi di Kelurahan Tanjung Uban Selatan, Kec. Bintan Utara, Kab. Bintan) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tumpang Tindih,Kepemilikan Tanah,PTSL |
 | ANALISIS PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN PTUN NO. 53/G/2020/PTUN.SBY) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - pembatalan hak atas tanah,putusan pengadilan,penanganan kasus |
 | DAMPAK BENCANA BANJIR TERHADAP WARKAH PERTANAHAN DAN UPAYA PEMULIHANNYA DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Warkah,Pemulihan,Kepastian Hukum,Bencana |
