Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia

Manajemen Kota - Perspektif spasial

Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Pelaksanaan Pengadaan Tanah, Hambatan, Dan Upaya Penyelesaiannya (Studi Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol Di Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur

Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pelebaran Jalan Dua Jalur Banda Aceh-Medan (Studi di Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh)

Mekanisme Pemberian Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembanguanan Jalan Tol Mojokerto-Kertosono di Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur

Pengadaan Tanah Dari Tanah Kas Desa Untuk Relokasi Korban Pasca Erupsi Gunung Merapi (Studi di Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kab. Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta)

Pengadaan Tanah untuk Keperluan Pembangunan Kanal Banjir di Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat

BHUMI: JURNAL PERTANAHAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Keterbatasan Hukum Konsulidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Kebijakan Pertanahan Partisipatif di Indenesia - Pemeliharaan Tanah da Lingkungan Dalam Mewujudkan Catur Tertib Pertanahan - Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah (Studi Tentang Hak Atas Tanah "Hilang" di Desa Banaran Kec.Galur Kab.Kulon Progo) - Discriminant Analysis To Determine The Industrial Eatate Zones:A Case Study of Surabaya Municipality - Pengaruh Undulasi Geoid Wilayah Indonesia Terhadap Reduksi Jarak dalam Pengadaan Titik Dasar Teknik Orde 4.

BHUMI: Majalah Ilmiah Triwulan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Penanganan Pertanahan Pasca Bencana di NAD dan Nias: memformat Suatu Model Komprehensif - Rekontruksi dan Pemulihan data Pendaftaran Tanah di Lokasi Bencana Aceh (Sebuah Sumbang Pikir dari Aspek Pengukuran dan Pemetaan) - Pengembangan Sumber Daya manusia Pemetaan Digital dalam Mendukung pembuatan Sistem Informasi Pertanahan - Perkembangan Penentuan Posisi Untuk Pengadaan Jaring Kontrol Pemetaan di Indonesia - Pemberian Hak Atas Tanah Yang Berwawasan Lingkungan.

Pelepasan Atau Penyerahan Hak Sebagai Cara Pengadaan Tanah

Jurnal hukum: Proses Liberalisasi Perdagangan Jasa Penerbangan - Perlindungan Hukum Hak Cipta Soffware - Landasan Filosofis Kekuatan Mengikat Kontrak - Kejanggalan Impeachment Kepala Daerah di Era Pemilihan Langsung - Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati Bengkulu Selatan-Kemandirian Penyelenggaraan Pemilihan Umum - Rekontruksi Perilaku Etika Hakim dalam Menangani Perkara - Ijtihad Hakim Peradila Agama Bidang Hukum - hambatan Aksebilitas Masyarakat Terhadap HKP - Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

Jurnal Hukum: Problematika Beragama di Indonesia Potret Persepsi Masyarakata - Pemeliharaan dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional dan Expresi Budaya - Penyebab Sengketa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum - Reformasi Hukum Tanahn dalam Rangka Perlindungan HAT - Perlindungan Hukum Nasabah sebagai syarik dalam pembiayaan Al musyarakah - Ganti Rugi pebuatan Melawan Hukum dalam Gugatan Perwakilan Kelompok - Perlindungan Hukum bagi Buruh Migran Terhadap Tindakan Perdagangan Perempuan - Pengaruh Aliran-aliran Filasafah Prmidanaan dalam Pembetukan Hukum Pidana Nasional.

Jurnal Hukum: Metode Konsulidasi Tanah untuk Pengadaan Tanah yang Partisipatif - Strategi Perlindungan Hutan Berbasis Hukum Lokal pada Enam Komonitas Adat Daerah Bengkulu - PertanggungJawaban Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Transnasional - Asas Tanggung Jawaban Negara sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan Lingkungan Hidup - Hakekat Keadaan Darurat Negara (State Of Emergency) - Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelanggaran HAM - Penguatan Peran Komisi Yudisial dalam Penegakan Hukum di Indonesia - Kedudukan dan Fungsi Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Dinamika Pertanahan di Lokasi Bencana Tsnami Nanggro Aceh Darussalam - Herabilitasi Pertanahan Pasca Bencana - Memilih Metode Dalam Transpormasi Koordinat Sistem Lokal ke Sistem Nasional - Filantropi Pemilik Tanah Dalam Pengadaan Tanah - Tangisan Pilu "Bhatara Shri" di Lokasi Konsolidasi Tanah Perkotaan.

MIMBAR HUKUM Aplication of origin rules in kaesong complex north korea - the pharmaceutical patent protection impact on indonesia drugs price - problems and progress in defining terrorism in international law - Mengembalikan Pelaksanaan Peninjauan Kembali Sesuai Asas Hukum - Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah Sebagai otoritas pengawas kepatuhan Syariah bagi Bank Syariah - Masalah Transportasi Kota dilihat dengan pendekatan Hukum ,Sosial dan Budaya - Pengadaan Tanah Untuk Pengembangan Bandara Adisucipto Menjadi Bandara Internasional - - Praktik Bagi Hasil Perikanan di Kalangan Nelayan Pandangan Wetan,Rembang Jawa Tengah Penerapan Good Governance di Indobnesia Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pindana Korupsi - Pemafaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak di bidang Kehutanan dalam melestarikan fungsi Lingkungan - Tingkat Integritas Instansi Pelayanan BPN dan Samsat di Prop.DIY - Perkawinan di bawah umur dalam persspektif hukum pidana dan Hukum Islam - Implementasi standar internasional hak ekosob oleh pemerintah Prop.DIY.

WIDYA BHUMI: MAJALAH ILMIAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Fenomena Tanah Terlantar (Menuntut Tanggung Jawab Moral aparat dan Peran Serta Masyarakat) - Peranan Nagari di Bidang Pendaftaran Tanah Dalam Era Otonomi Daerah di Prop.Sumbar - Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan - Perubahan Struktur Tata Ruang Wilayah - eksistensi Pendidikan Tinggi Kedinasan.

Restorasi Kebijakan Pengadaan, Perolehan, Pelepasan, dan Pendayagunaan Tanah, Serta Kepastian Hukum di Bidang Investasi

Solusi Sengketa Tanah Dan Bangunan

PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN DI KECAMATAN SENTOLO KABUPATEN KULON PROGO PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA