Petunjuk Praktis : Tata Cara Perolehan Tanah Untuk Industri

Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1985 Tentang Tata Cara Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Proyek Pembangunan Di Wilayah Kecamatan

Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengadaan Perabotan Perkantoran Pusat/Daerah dan Barang-Barang Milik Negara 1995

Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Jalan Tol Tras Jawa Ruas Mantingan-Kertosono II di Kabupaten Nganjuk; Perkembangan, Permasalahan, dan Upaya Penyelesalannya = Body Of Knowledge Pertanahan = Konflik Tanah Perkebunan Eks. HGU PTPN II di Sumatera Utara (Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, dan Kabupaten Langkat)= Aspek Hukum Ruilslag/Tukar Guling (Studi Kasus Hak Pakai Nomor 9/Ungasan) = Pengakuan Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Dalam Budaya Masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah = Analisis Hukum Penguasaan dan Pemanfaatan Tanaha Oleh Masyarakat di Atas Hak Pengelolaan Otorita Batam.

RESPONS MASYARAKAT TERHADAP KEGIATAN PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN MUSEUM KARST DUNIA DI DESA GEBANGHARJO, KECAMATAN PRACIMANTORO,KABUPATEN WONOGIRI

PENGARUH PEMBANGUNAN JALUR JALAN LINTAS SELATAN TERHADAP PERKEMBANGAN HARGA TANAH DI KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO

KONSISTENSI PENERAPAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN DAMPAKNYA (Studi Pembangunan Terminal Penumpang Baru Di Bandara Mozes Kilangin Kabupaten Mimika Provinsi Papua)

PROBLEMATIKA PEMBEBASAN TANAH DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN UPAYA PENYELESAIANNYA (Pembangunan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road II (JORR II) Cengkareng-Batuceper-Kunciran, Kota Tangerang, Provinsi Banten)

PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Tanah Nasional)

Daerah Aliran Sungai Hutan Tropika Tanggapan Hidrologi dan Tanah Terhadap Penggunaan atau Konversi

Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Dan Berbagai Permasalahannya

Warta Perundang-undangan Edisi 140, 04 November- 10 November 2014: Pemerintahan Kerja Ala Jokowi.

Pencabutan Hak, Pembebasan, dan Pengadaan Tanah

Pengadaan Perumahan Kota Dengan Peranserta Masyarakat Berpenghasilan Rendah

PELAKSANAAN MUSYAWARAH DALAM PROSES PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PEMUKIMAN OLEH PERUSAHAAN UMUM PERUMAHAN NASIONAL CABANG IV JAWA BARAT DI DESA BAROS KEC.BAROS KAB.DATI II SUKABUMI

PELAKSANAAN KETENTUAN KEPPRES NO.55 TAHUN 1993 DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JEMBATAN SURABAYA - MADURA

PERANAN MASYARAKAT DALAM MENUNJANG KELANCARAN PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN WADUK WONOREJO KEC.PEGERWOJO KAB.TULUNGAGUNG

PERAN PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN KPR BTN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN CATUR TERTIB PERTANAHAN DI DAERAH TK.II KOTAMADYA MADIUN

PENGADAAN TANAH DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DAERAH PUSAT USAHA DI EMBONG MALANG KOTAMADYA DATI II SURABAYA