Introduction to the Theory of Relativity - Peter Gabriel Bergmann

Pendangkalan Politik

Pembangunan Kawasan dan tata Ruang

Susunan purus IPPAT BPN dalam Rapor Merah Nomor 8.92.VIII

Cakum PP. Ini Terpilih Plus-minus Permenkum & HAM Tentang Pengesahan PT Nomor 3.99.IX

Kembalikan Pengawasan Notaris ke Pengadilan Dari Mata dan Telinga Tentang Blangko Nomor 9.81.VII

KAJIAN TANAH LONGSOR DI KECAMATAN SAMIGALUH, KABUPATEN KULON PROGO (STUDI KASUS DUSUN KEDUNGRONG, DESA PURWOHARJO, KECAMATAN SAMIGALUH, KABUPATEN KULON PROGO, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI KABUPATEN LANGKAT DAN KABUPATEN ASAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA

PENSERTIPIKATAN TANAH DALAM RANGKA PENGUATAN PERMODALAN BAGI PENGUSAHA MIKRO DAN KECIL (STUDI DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI)

EVALUASI KESESUAIAN PENGGUNAAN TANAH DENGAN RENCANA TATA RUANG (Studi di Kawasan Perkotaan Selogiri Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah)

STUDI PENGELOLAAN TANAH KAS DESA DI DESA PENGASIH KECAMATAN PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO

PENGARUH ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN MENJADI NON PERTANIAN TERHADAP KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT DI KECAMATAN NGEMPLAK KABUPATEN BOYOLALI

FAKTOR - FAKTOR YANG MENDORONG MASYARAKAT DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH MELALUI PRONA DI KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (EVALUASI PELAKSANAAN PRONA TAHUN 2006/2007)

KAJIAN TENTANG PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH DI KAWASAN PESISIR PANTAI CAMPLONG KECAMATAN CAMPLONG KABUPATEN SAMPANG

Kajian sel sedimen (sediment cell)melalui integrasi sistem informasi geografis dan citra penginderaan jauh sebagai acuan penataan ruang pesisir jawa tengah dan jawa timur.

Pengaburan Batas Negara dan upaya pencegahannya di Wilayah entikong kab.sanggau kalimanta barat

Upaya Penertiban tanah terlantar dan penanganan ketimpangsn penguasaan tanah di kab.blitar prop.jawa timur

Kajian Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Melalui Perubahan tanah di Kab.Demak Prop.Jawa Tengah

Studi Pengembangan Perkebunan di Kab.Tebo Prop.Jambi

Pemanfaatan GPS Navigasi untuk kegiatan pengukuran dan pemetaan kadastral (kasus pada kantor pertanahan kab.Malang dan kantah kota malang prop.jawa timur)