PEMANFAATAN PETA PERTANAHAN DALAM PENETAPAN DAERAH ZONE INDUSTRI DI KECAMATAN CEMPAKA KAB. PURWAKARTA PROP. JAWA BARAT (STUDI KASUS).

PERANAN SERTIFIKAT DALAM MEWUJUDKAN PENETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA ADMINISTRATIF TASIKMALAYA KAB. DATI II TASIKMALAYA.

STUDI PEMANFAATAN PETA PENDAFTARAN TANAH SESUAI PP NO.10/1961 UNTUK PENETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA GRABAG KAB.DATI II MAGELANG

PENGARUH PENETAPAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO.2 TAHUN 1992 TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN NEGARA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ALOR.

Menggugat Keistimewaan Jogjakarta

KAJIAN HUKUM TERHADAP PENETAPAN PEMERINTAH DAERAH MENGENAI TUKAR MENUKAR TANAH ASSET PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

STUDI TENTANG PENETAPAN HARGA TANAH MENURUT HARGA DASAR, HARGA UMUM DAN NJOP DI KAB. DATI II BOGOR

STUDI SISTEM PENETAPAN PBB DI DESA SUKAMANAH KEC. CISAAT KAB. SUKABUMI

STUDI TENTANG SISTEM PENETAPAN PBB DI KELURAHAN KADIPATEN KEC. KRATON KODYA YOGYAKARTA

PENERAPAN AZAS CONTRADICTOIRE DEUMITATIE DALAM PENETAPAN BATAS TANAH Dl KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN MUARA ENIM BESERTA PENETAPAN BATASNYA TERHADAP PENATAUSAHAAN PENDAFTARAN TANAH

PEMANFAATAN PETA PENDAFTARAN TANAH UNTUK PENETAPAN NILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA SUMBERADI KECAMATAN MLATI KABUPATEN SLEMAN

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENETAPAN BATAS BIDANG TANAH DI KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN

MANFAAT PETA PENDAFTARAN TANAH UNTUK PENETAPAN NILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA PASIRSARI KECAMATAN LEMAHABANG KABUPATEN BEKASI

STUDI TENTANG PENETAPAN BATAS BIDANG TANAH DI KECAMATAN SLOGOHIMO DAN WONOGIRI KABUPATEN WONOGIRI PROVINSI JAWA TENGAH

PERBANDINGAN UANG PEMASUKAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA /KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 4TAHUN 1998 Jo. NOMOR 6TAHUN 1998 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN UANG PEMASUKAN DALAM PEMBERTAN HAK ATAS TANAH NEGARA Dl KABUPATEN BANDUNG

TINJAUAN YURIDIS PENGABDIAN PEKARANGAN SEBAGAI FUNGSI SOSIAL DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH(Studi di Kantor Pertanahan Kota Makassar)

PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DI DESA SINDUADI, KECAMATAN MLATI, KABUPATEN SLEMAN

DAMPAK LAHAR DINGIN TERHADAP PERUBAHAN HARGA TANAH PADA KAWASAN TERDAMPAK DI KECAMATAN CANGKRINGAN, KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Tentang Penetapan Tanah Terlantar Sebagai Obyek Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi di Kantor Wilayah BPN Prop.Banten).