STUDI TENTANG SENGKETA TANAH DI WILAYAH KERJA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG PROPINSI JAWA BARAT

STUDI TENTANG FRAGMENTASITANAH PERTANIAN DI KECAMATAN DELANGGU KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH

PENGADAAN TANAH UNTUK LOKASI PEMBORAN SUMUR EKSPLORASI PANAS BUMI DANPEMBANGUNANPEMBANGKITLISTRIK TENAGA PANAS (PLTP) OLEH PERTAMINA DI DESA SILANGKITANG KECAMATAN PAHAE JAE KABUPATEN TAPANULIUTARA PROP1NSI SUMATERA UTARA

PELAKSANAAN PEMBATASAN PEMILIKAN LUAS MINIMUM TANAH PERTANIAN DI KECAMATAN SIDOMULYO KABUPATEN LAMPUNG SELATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 56/Prp/1960

PERBANDINGAN UANG PEMASUKAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA /KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 4TAHUN 1998 Jo. NOMOR 6TAHUN 1998 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN UANG PEMASUKAN DALAM PEMBERTAN HAK ATAS TANAH NEGARA Dl KABUPATEN BANDUNG

PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN TERMINAL DI DESA BULU TEMPE KECAMATAN TANETE RIATTANG BARAT KOTA ADMINISTRATE WATAMPONE PROVINSI SULAWESI SELATAN

KONFLIK PENGUASAAN PEMILIKAN TANAH TIMBUL ANTARA PETANI PENGGARAP DENGAN PIHAK PERUM PERHUTANI DI DESA SANTING KECAMATAN LOSARANG KABUPATEN INDRAMAYU

UJI PERBANDINGAN HITUNGAN LUAS BIDANG TANAH ANTARA METODE TRANSFORMASI DAN PROGRAM AutoCAD UNTUK KEPERLUAN PEMBUATAN SURAT UKUR/GAMBAR SITUASI

Majalah Mingguan Warta PerUndang-Undangan Edisi 196.08 Desember-14 desember 2015 Penetapan upah Di Jawab dengan Mogok.

Majalah Mingguan Warta Edisi 196. 08 Desember-14 Desember 2015: Penetapan Upah Di Jawab Dengan Mogok

Kompilasi Peraturan di Bidang BPHTB Panduan dalam Penyusunan Aturan pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang BPHTB

Peran PPATDalam Penetapan NPOP BPHTB Berkaitan dengan Otonomi Daerah Kabupaten Bantul

EFEKTIVITAS PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN DALAM PENERBITAN IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH (IPPT) SEBAGAI INSTRUMEN PENGENDALIAN ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI KECAMATAN MERTOYUDAN KABUPATEN MAGELANG

Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan

DEAGRARIANISASI RUMAH TANGGA PERTANIAN AKIBAT ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DAN KEBIJAKAN PENGENDALIANNYA DI KOTA KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR

PERJUANGAN ISLAM UNTUK MENATA KETIDAKADILAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN SUMBER DAYA AGRARIA (Pengalaman di Indonesia)

KAJIAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KOTA MAGELANG NOMOR 37/PDT.G/2013/PN.MGL TERHADAP PENETAPAN HAK GUNA BANGUNAN SEBAGAI JAMINAN KREDIT (Studi di Kantor Pertanahan Kota Magelang)

PERANAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DALAM PENETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN UNTUK TANAH DENGAN KLASIFIKASI 32 DI KOTAMADYA PADANG.

ANALISIS PEMANFAATAN PETA PENDAFTARAN TANAH UNTUK PENETAPAN NILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN PEKIRINGAN KECAMATAN KESAMBI KOTAMADYA CIREBON PROP. JAWA BARAT.

PENGARUH PENETAPAN WILAYAH SEBAGAI DAERAH PENYANGGA/RESAPAN AIR TANAH TERHADAP PENGGUNAAN TANAH DI KECAMATAN JAGAKARSA JAKARTA SELATAN.