KONFLIK PENGUASAAN PEMILIKAN TANAH TIMBUL ANTARA PETANI PENGGARAP DENGAN PIHAK PERUM PERHUTANI DI DESA SANTING KECAMATAN LOSARANG KABUPATEN INDRAMAYU

UJI PERBANDINGAN HITUNGAN LUAS BIDANG TANAH ANTARA METODE TRANSFORMASI DAN PROGRAM AutoCAD UNTUK KEPERLUAN PEMBUATAN SURAT UKUR/GAMBAR SITUASI

Majalah Mingguan Warta PerUndang-Undangan Edisi 196.08 Desember-14 desember 2015 Penetapan upah Di Jawab dengan Mogok.

Majalah Mingguan Warta Edisi 196. 08 Desember-14 Desember 2015: Penetapan Upah Di Jawab Dengan Mogok

Kompilasi Peraturan di Bidang BPHTB Panduan dalam Penyusunan Aturan pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang BPHTB

Peran PPATDalam Penetapan NPOP BPHTB Berkaitan dengan Otonomi Daerah Kabupaten Bantul

EFEKTIVITAS PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN DALAM PENERBITAN IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH (IPPT) SEBAGAI INSTRUMEN PENGENDALIAN ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI KECAMATAN MERTOYUDAN KABUPATEN MAGELANG

Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan

DEAGRARIANISASI RUMAH TANGGA PERTANIAN AKIBAT ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DAN KEBIJAKAN PENGENDALIANNYA DI KOTA KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR

PERJUANGAN ISLAM UNTUK MENATA KETIDAKADILAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN SUMBER DAYA AGRARIA (Pengalaman di Indonesia)

KAJIAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KOTA MAGELANG NOMOR 37/PDT.G/2013/PN.MGL TERHADAP PENETAPAN HAK GUNA BANGUNAN SEBAGAI JAMINAN KREDIT (Studi di Kantor Pertanahan Kota Magelang)

PERANAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DALAM PENETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN UNTUK TANAH DENGAN KLASIFIKASI 32 DI KOTAMADYA PADANG.

ANALISIS PEMANFAATAN PETA PENDAFTARAN TANAH UNTUK PENETAPAN NILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN PEKIRINGAN KECAMATAN KESAMBI KOTAMADYA CIREBON PROP. JAWA BARAT.

PENGARUH PENETAPAN WILAYAH SEBAGAI DAERAH PENYANGGA/RESAPAN AIR TANAH TERHADAP PENGGUNAAN TANAH DI KECAMATAN JAGAKARSA JAKARTA SELATAN.

PEMANFAATAN PETA PERTANAHAN DALAM PENETAPAN DAERAH ZONE INDUSTRI DI KECAMATAN CEMPAKA KAB. PURWAKARTA PROP. JAWA BARAT (STUDI KASUS).

PERANAN SERTIFIKAT DALAM MEWUJUDKAN PENETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA ADMINISTRATIF TASIKMALAYA KAB. DATI II TASIKMALAYA.

STUDI PEMANFAATAN PETA PENDAFTARAN TANAH SESUAI PP NO.10/1961 UNTUK PENETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA GRABAG KAB.DATI II MAGELANG

PENGARUH PENETAPAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO.2 TAHUN 1992 TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN NEGARA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ALOR.

Menggugat Keistimewaan Jogjakarta

KAJIAN HUKUM TERHADAP PENETAPAN PEMERINTAH DAERAH MENGENAI TUKAR MENUKAR TANAH ASSET PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.