MEMBANGUN BASIS DATA PERTANAHAN DESA MARGODADI KECAMATAN SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA(STUDI DI DUSUN KADIPIRO, DUSUN GROGOL DAN DUSUN MRANGGEN)

RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PENERTIBAN TANAH TERINDIKASI TERLANTAR BERBASIS WEB DI KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR

Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

SISTEM PELAYANAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN FAKFAK PROPINSI IRIAN JAYA

Skema Pemulihan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Rensury di Kawasan Hutan Pasca Putusan MK No.35/puu-x/2012 di Kab. Sumbawa = Kontribusi Kantor Pertanahan Terhadap Penataan Ruang Pesisir Kab.Kendal = Sejarah Kelembagaan Agraria, dari Kementerian Menjadi Direktorat Jenderal,1961-1970an = Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Perkebunan Tratak Batang = Masyarakat Adat dan Hilangnya Wilayah Wilayah Kelola Hutan Adat Dalam Dinamika Kebijakan Penyediaan Lahan Mendukung Kedaulatan Pangan di Kab.Kutai Barat Prop.Kalimantan Timur = Kompatabilitas petani Saat Legalisasi asset Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali (studi di Desa Seboto Kec.Ampel Kabupaten Boyolali)= Dampak Pembangunan Simpang Lima Gumul (SLG) Terhadap Permasalahan Pertanahan dan Nilai Tanah (Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur).

DEAGRARIANISASI RUMAH TANGGA PERTANIAN AKIBAT ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DAN KEBIJAKAN PENGENDALIANNYA DI KOTA KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR

PROBLEMATIKA PENERTIBAN TANAH TERLANTAR (Studi Tanah Hak Guna Usaha PT. Sumber Mahardika Graha di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah)

TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN BAGIAN PROYEK PENERTIBAN DAN PENINGKATAN PENGURUSAN HAK-HAK TANAH DI PROPINSI JAMBI DALAM MEWUJUDKAN TERTIB HUKUM ADMINISTRASI PERTANAHAN.

PROYEK PENERTIBAN DAN PENINGKATAN PENGURUSAN HAK TANAH KAITANNYA DENGAN TERTIB HUKUM DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KAB. DATI II BANTUL PROP. DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

PENGARUH PENSERTIPIKATAN TANAH PROYEK PENERTIBAN DAN PENINGKATAN PENGURUSAN HAK-HAK TANAH TERHADAP MINAT MASYARAKAT UNTUM MENSERTIPIKATKAN TANAH DI DESA BLIMBING KEC.BOJA KAB. DATI II KENDAL

Kamus Istilah Filsafat Dan Ilmu

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASYARAKAT PESERTA PROYEK PENERTIBAN DAN PENINGKATAN PENGURUSAN HAK ATAS TANAH BELUM MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA DI KECAMATAN KAIRATU DAN KECAMATAN SALAHUTU KABUPATEN DATI II MALUKU TENGAH PROPINSI MALUKU.

PENGARUH PROYEK PENERTIBAN DAN PENINGKATAN PENGURUSAN HAK TANAH TERHADAP MINAT MASYARAKAT SEKITAR DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH DI WILAYAH KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN DATI II PEKALONGAN.

STATUS TANAH BEKAS HAK ERFPACHT (VERPONDING NO.294) DALAM RANGKA PENERTIBAN PENGGUNAAN DAN PENGUASAAN TANAH DI DESA BULUREJO KEC.TEMPURSARI KAB. DATI II LUMAJANG

PELAKSANAAN PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

EFEKTIVIKASI KETENTUAN PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR Dl KECAMATAN POSO PESISIR KABUPATEN POSO PROVINSI SULAWESI TENGAH

EVALUASI PELAKSANAAN PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR Dl KABUPATEN ACEH BESAR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Penertiban Tanah Wakaf Banda Masjid Besar Kauman Semarang di Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah.

Evaluasi Pelaksanaan Penertiban Tanah-tanah Hak Gogolan di Kabupaten Lamongan Propinsi Jawa Timur.

Pengelolaan Penguasaan Tanah PT, Semen Gombong Dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.11 tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.