DAMPAK PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2002 TERHADAP UANG PEMASUKAN DAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman )

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Dl KOTA MATARAM

PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH KEPADA PENERIMA IZIN LOKASI Dl KABUPATEN DONGGALA PROVINSI SULAWESI TENGAH

PENGARUH REDISTRIBUSI TANAH OBYEK LAND REFORM TERHADAP PENDAPATAN PETANI PENERIMA REDISTRIBUSI Dl DESA MARGAMULYA KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG

KONTRIBUSI PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO PROVINSI JAWA TIMUR

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENERIMAAN BPHTB DANPELAYANAN PERTANAHAN Studi di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah

ANIMO MASYARAKAT MANTAN PESERTA LAND MANAGEMENT AND POLICY DEVOLEPMENT PROJECT DALAM KEGIATAN ACCESS REFORM DAN TINGKAT KESEJAHTERAANNYA (Studi di Desa Panjangrejo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul)

PENGARUH PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN MENJADI NON PERTANIAN TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH Dl KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ketepatan Sasaran Penentuan Penerima Tanah Redistribusi di Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah.

Himpunan Peraturan Pajak Penghasilan (PPh.) Tahun 1994, 1995 dan 1996

Transmigrasi - Kebutuhan Negara Kepulauan Berpenduduk Heterogen dengan Persebaran yang Timpang

Ringkasan Disertasi Pengaruh Kemampuan Terhadap Partisipasi dan Penerimaan Sistem Serta Kepuasan Pengguna Sistem Informasi pada Hotel Berbintang di Provinsi Bali

Mutiara Perubahan Inovasi dan Emansipasi Desa Dari Indonesia Timur

Ecofeminism (Perspektif Gerakan Perempuan & Lingkungan)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta - Dilengkapi : Undang-Undang Tentang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan PajakYang Berlaku Pada Departemen Kehakiman

Jenis, Penyetoran dan Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak - Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen (Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pengurusan Piutang Negara, Petunjuk Pelaksanaan Lelang)

IMPLIKASI PENGHAPUSAN VERIFIKASI BPHTB TERHADAP PELAYANAN PERTANAHAN (Studi di Kantor Pertanahan Kota Padang)

PEMANFAATAN METODE KOMBINASI GNSS CORS DAN TERRESTRIS DALAM PENGUKURAN BIDANG-BIDANG TANAH

PROSPEK PENERAPAN PETA ZONA NILAI TANAH BPN BAGI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA (Studi di Kabupaten Sleman)

POLA IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBARUAN AGRARIA NASIONAL (PPAN) DI KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR