PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: penerbit
KATA KUNCI: penerbit
 | ANALISIS PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN PTUN NO. 53/G/2020/PTUN.SBY) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - pembatalan hak atas tanah,putusan pengadilan,penanganan kasus |
 | PROGRES, PERMASALAHAN, SOLUSI DAN DAMPAK LEGALISASI ASET TANAH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Progres,Permasalahan,Solusi,Dampak,Legalisasi Aset Tanah Pemerintah Daerah |
 | PELAKSANAAN PENERBITAN IZIN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG DI KAWASAN PERKOTAAN BANYAKAN GROGOL KABUPATEN KEDIRI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Undang,Undang Cipta Kerja,KKPR,PKKPR |
 | DAMPAK KETIDAKSESUAIAN ANTARA LAHAN SAWAH DILINDUNGI DAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN TERHADAP POLA RUANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BOGOR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Ketahanan Pangan,Ketidaksesuaian,LSD,LP2B,RTRW |
 | ANALISIS PENATAUSAHAAN TANAH ULAYAT NAGARI DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DAN KABUPATEN TANAH DATAR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - MHA,Penatausahaan tanah,tanah ulayat |
 | MEKANISME, PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PENANGANAN BERKAS PERMOHONAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG MEMILIKI PERBEDAAN LUAS ANTARA PENGAJUAN DENGAN HASIL UKUR DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLORA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Permohonan Sertipikat,Perbedaan Luas,Luas Hasil Ukur |
 | PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pertimbangan Teknis Pertanahan,Kendala,Solusi,Pengendalian Pemanfaatan Ruang,OSS,RBA |
 | STUDI KASUS PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH MELALUI KEGIATAN PTSL TAHUN 2022 DI SEMPADAN SUNGAI KONTO DESA KARANGTENGAH KABUPATEN KEDIRI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - PTSL,Kepastian Hukum,Kepemilikan Tanah |
 | ANALISIS PENERBITAN SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN PERMUKIMAN SUKU BAJO KELURAHAN ANAIWOI KECAMATAN TANGGETADA KABUPATEN KOLAKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Masyarakat Suku Bajo,Hak Atas Tanah,Kepastian Hukum Wilayah |
 | PERMASALAHAN PENGGUNAAN SURAT KETERANGAN TANAH SEBAGAI ALAS HAK (STUDI KASUS DI KOTA PANGKALPINANG) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Kota Pangkalpinang,Permasalahan,Surat Keterangan Tanah,SKT |
 | PROSPEK PEMANFAATAN TEKNOLOGI BLOCKCHAIN UNTUK MENGOPTIMALKAN KEAMANAN DOKUMEN PERTANAHAN ELEKTRONIK - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Blockchain,dokumen pertanahan elektronik,keamanan data |
 | UJI PEMANFAATAN PETA BIDANG TANAH VALID UNTUK BAHAN PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG DI KOTA SURABAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Peta Bidang Tanah,RDTR,Peta Dasar,Batas Pola Ruang |
 | PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK AKIBAT PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG CACAT ADMINISTRASI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA NOMOR: 149/PID.B/2023/PN.SKT) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - putusan pengadilan,perlindungan hukum,kepastian |
 | PERUMUSAN SOLUSI DAN POTENSI DAMPAK PROBLEMATIKA STATUS PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH SURAT HIJAU DI KOTA SURABAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Izin Pemakaian Tanah,Penguasaan Pemilikan Tanah,Surat Ijo,Tanah Partikelir |
 | PROSES KONSOLIDASI TANAH HAK MILIK KASULTANAN DALAM PROGRAM PEREMAJAAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tanah Kasultanan,Kondisi Tanah,Peremajaan Pemukiman Kumuh |
 | STRATEGI TRANSFORMASI DIGITAL MELALUI ALIR MEDIA GUNA PENYIAPAN DATA PELAYANAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
BADUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Transformasi Digital,Alih Media,Strategi |
 | PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DUGAAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DI KAWASAN HUTAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Kawasan Hutan,Permasalahan Hukum,APIP |
 | DAMPAK KETIDAKSESUAIAN LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI (LSD) DENGAN RENCANA TATA RUANG TERHADAP PELAYANAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR) DI KABUPATEN KARANGANYAR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - LSD,RTRW,PKKPR,Verifikasi Faktual Perubahan LSD |
 | MASALAH PERTANAHAN DI INDONESIA LAPORAN INTERIM MENTERI NEGARA EKUIN/KETUA BAPPENAS DAN MENTERI NEGARA RISET REPUBLIK INDONESIA - STPN Press - 2020 - Masalah Pertanahan |
 | KUHP 2023 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA UNDANG-UNDANG RI NO.1 TAHUN 2023 - Sinar Grafika - 2024 - Undang,Undang & Peraturan |
