PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: penerbit
KATA KUNCI: penerbit
 | PROBLEMATIKA DAN UPAYA PENYELESAIAN IMPLEMENTASI PENERBITAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Implementasi,Sertipikat Elektronik,Permasalahan |
| PERAN PEMERINTAH KALURAHAN DALAM MENYELENGGARAKAN ADMINISTRASI PERTANAHAN (STUDI DI KAPANEWON GAMPING, KABUPATEN SLEMAN) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - pelaksanaan,administrasi pertanahan,pemerintah kahirahan,problematika |
| PERAN TUGAS REFORMA AGRARIA DALAM PENGUATAN SKEMA LEGALISASI ASET PERMUKIMAN DI ATAS AIR (STUDI DI KAMPUNG BULANG KOTA TANJUNGPINANG) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Gugus Tugas Reforma Agraria,Legalisasi Aset,Perm |
| PROBLEMATIKA PENERBITAN SERTIFIKAT PENGGANTI (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timar) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertipikat Pengganti,Pendaftaran Tanah,Kepastian Hukum,Elektronik,Kantor Pertanahan |
| PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK UNTUK TANAH ASET PEMERINTAH KOTA SURABAYA (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Implementasi,Sertipikat Elektronik,Tanah Aset Pemerintah |
| ANALISIS PENSERTIPIKATAN TANAH ULAYAT MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (STUDI KASUS DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Masyarakat Hukum Adat,PTSL,Tanah Ulayat,Hak Komunal |
| ANALISIS KETIDAKSESUAIAN LAHAN SAWAH DILINDUNGI (LSD) TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DI KABUPATEN KARAWANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025,LaHan Sawah Dilindungi,LSD,Kabupaten Karawang,Ketahanan Pangan |
| KONSOLIDASI TANAH VERTIKAL SEBAGAI SOLUSI PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN DI PROVINSI DKI JAKARTA (Studi Kasus Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat dan Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Permukiman Kumuh,Konsolidasi Tanah Vertikal,Konsep KTV Peran Stakeholder |
| PENGGUNAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN AJB NO. 30 TAHUN 1994 DENGAN SERTIPIKAT HM NO. 1447 TAHUN 2018 (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LEBAK) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Mediasi,Sengketa Pertanahan,Kantor Pertanahan |
| PELAKSANAAN PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH ADAT KABUPATEN BIAK NUMFOR (STUDI KASUS : DESA URFU DAN DESA SANUMI) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Redetribusi Tanah,Tanah Adat,Pimpinan Adat,Kabupaten Biak Numfor |
| PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KUALITAS PELAYANAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TEMANGGUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertipikat Elektronik,Persepsi,Kualitas Pelayanan |
| ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PENERBITAN SERTIFIKAT TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GORONTALO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertipikat Tanah,Kualitas Pelayanan,Pelayanan Publik |
| PEMANFAATAN DATA PERTANAHAN KOTA LENGKAP UNTUK PEMBARUAN DATA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN CAKRANEGARA UTARA, KOTA MATARAM - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Data Pertanahan,Pajak Bumi dan Bangunan,Integrasi Spasial |
| PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN PADA BIDANG TANAH TERINDIKASI SENGKETA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pertimbangan Teknis Pertanahan,KKPR,Indikasi Sengketa |
| PERSEPSI MASYARAKAT KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG TERHADAP IMPLEMENTASI SERTIPIKAT ELEKTRONIK DALAM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Persepsi masyarakat,Sertipikat elektronik,PTSL |
| IMPLEMENTASI PENERBITAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Maros) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertipikat Elektronik,PISL,Implementasi Kebijakan,Pertanahan |
| PROBLEMATIKA PENERAPAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK AKIBAT KETERBATASAN KUALITAS DATA DAN SUMBER DAYA MANUSIA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PEMALANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kualitas Data Pertanahan: Sumber Daya Manusia,Sertipikat Tanah Elektronik Pengadaan Tanah |
| IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Implementasi Kebijakan,Sertipikat Elektronik,Peralihan Hak Atas Tanah Elektronik |
| IMPLEMENTASI PELAKSANAAN GANTI RUGI TERHADAP TANAH KALURAHAN PADA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Studi Kanes Segmen 3 Kaherahan Perwumorteni, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sieman) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pengadaan tanah,Tanah kalurahan,Ganti rugi,Jalan tol,Keistimewaan Yogyakarta |
| PENYELESAIAN PERMASALAHAN PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH ASET EKS BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA (BLBI) (Stadı Kases di Kantor Pertanahan Kota Bogor) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - aset eks BLBI,sertipikat tanah,tumpang tindih |
