PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: penerbit
KATA KUNCI: penerbit
 | PENGOLAHAN CITRA DIGITAL KONSEP & TEORI - Andi - 2020 - Image,Komputer |
 | MENGENAL LEBIH DEKAT PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN DI INDONESIA - PEnerbit Gava Media - 2025 - Pengadaan Tanah |
 | PENGANTAR STATISTIK PENDIDIKAN - Rajawali Pers - 2018 - Pendidikan,Statistik |
 | Contoh Akta Notaris dan Akta di Bawah Tangan : Buku IX - CV. Mandar Maju - 2008 - Akta Notaris |
 | TEORI SOSIOLOGI EDISI 10 - Pustaka Pelajar - 2019 - Ilmu Sosiologi |
 | GAGAL, KEBAL, FENOMENAL SENI CARI NAMA UNTUK PROFESIONAL - PT Pustaka Obor Indonesia - 2025 - Self Improvement |
 | MEKANISME, PROBLEMATIKA DAN SOLUSE PELAKSANAAN VERIFIKASI BUKE TANAH DALAM MENUJU PRA SERTIPIKAT ELEKTRONIK (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA LANGSA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Buku Tanah,Kendala,Mekanisme,Solusi,Verifikasi |
| KESIAPAN DALAM RANGKA IMPLEMENTASI LAYANAN PENERBITAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DEKANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertipikat Elektronik,STOPE,Transfirman Digital,Kesiapan |
| ANALISIS KEBIJAKAN PELAYANAN PERIZINAN PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS TANAH KASULTANAN YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sultan Ground,HGB,Kebijakan Perizinan,Kepastian Hukum,Tata Kelola Pemerintahan yang Bai |
| EFEKTIVITAS PENERAPAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KASUS PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Efektivitas,ertipikat elektronik,kasus pertanaha,kepastian hukum,digitalisustATR,BPN |
| KEPASTIAN KEPEMILIKAN ATAS TANAH RELOKASI BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK PEMBANGUNAN BENDUNGAN SEMANTOK DI KABUPATEN NGANJUK, PROVINSI JAWA TIMUR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kepastian Kepemilikan,Relokasi,Bendungan Semantok |
| PROBLEMATIKA DAN UPAYA PENYELESAIAN IMPLEMENTASI PENERBITAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Implementasi,Sertipikat Elektronik,Permasalahan |
| PERAN PEMERINTAH KALURAHAN DALAM MENYELENGGARAKAN ADMINISTRASI PERTANAHAN (STUDI DI KAPANEWON GAMPING, KABUPATEN SLEMAN) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - pelaksanaan,administrasi pertanahan,pemerintah kahirahan,problematika |
| PERAN TUGAS REFORMA AGRARIA DALAM PENGUATAN SKEMA LEGALISASI ASET PERMUKIMAN DI ATAS AIR (STUDI DI KAMPUNG BULANG KOTA TANJUNGPINANG) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Gugus Tugas Reforma Agraria,Legalisasi Aset,Perm |
| PROBLEMATIKA PENERBITAN SERTIFIKAT PENGGANTI (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timar) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertipikat Pengganti,Pendaftaran Tanah,Kepastian Hukum,Elektronik,Kantor Pertanahan |
| PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK UNTUK TANAH ASET PEMERINTAH KOTA SURABAYA (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Implementasi,Sertipikat Elektronik,Tanah Aset Pemerintah |
| ANALISIS PENSERTIPIKATAN TANAH ULAYAT MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (STUDI KASUS DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Masyarakat Hukum Adat,PTSL,Tanah Ulayat,Hak Komunal |
| ANALISIS KETIDAKSESUAIAN LAHAN SAWAH DILINDUNGI (LSD) TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DI KABUPATEN KARAWANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025,LaHan Sawah Dilindungi,LSD,Kabupaten Karawang,Ketahanan Pangan |
| KONSOLIDASI TANAH VERTIKAL SEBAGAI SOLUSI PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN DI PROVINSI DKI JAKARTA (Studi Kasus Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat dan Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Permukiman Kumuh,Konsolidasi Tanah Vertikal,Konsep KTV Peran Stakeholder |
| PENGGUNAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN AJB NO. 30 TAHUN 1994 DENGAN SERTIPIKAT HM NO. 1447 TAHUN 2018 (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LEBAK) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Mediasi,Sengketa Pertanahan,Kantor Pertanahan |
