KONSISTENSI PENERAPAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN DAMPAKNYA (Studi Pembangunan Terminal Penumpang Baru Di Bandara Mozes Kilangin Kabupaten Mimika Provinsi Papua)

Penerapan Hukum Pertanahan dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Kekerabatan Pada Sistem Kekerabatan Matrineal Minangkabau di Sumatera Barat.

Azas-Azas Management

Bacaan Terpilih Tentang Total Quality Management

Analisis Regresi Terapan Edisi Kedua

Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia II - Kurikulum Untuk Abad ke 21

Asas-Asas Matematika Fisika dan Teknik

Teknologi Komunikasi Pendidikan Pengertian dan Penerapannya di Indonesia

Buletin: Tata Ruang & Pertanahan edisi 1 tahun 2010.- Konsep dan kebijakan untuk tata ruang dan pertanahan- Tata ruang dalam konteks perencanaan pembangunan.- Concepts, principles end guidelines for land policy formulation and development planing.- Kompaksi perkotaan: Prinsip dan potensi penerapannya dalam pengembangan kawasan perkotaan yang lebih berkelanjutan.- Ringkas buku Prof. Emil Salim: Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi.

Pengajuan Gugatan Secara Class Action (Suatu Studi Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia)

PENERAPAN SISTEM KONDOMINIUM DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM ATAS PEMILIKAN SATUAN RUMAH SUSUN DI RUMAH SUSUN KLENDER JAKARTA TIMUR.

Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)

PENERAPAN SISTEM LOKET DALAM PELAYANAN GUNA MENUNJANG KELANCARAN PROSES PENGURUSAN HAK TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA PALEMBANG.

PENERAPAN SISTEN INFORMASI PERTANAHAN AREA NETWORK GUNA MENUNJANG PENINGKATAN PELAYANAN PERTANAHAN PADA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA SURABAYA

PENERAPAN SISTEN INFORMASI PERTANAHAN DALAM ADMINISTRASI PERTANAHAN GUNA MENUNJANG PENINGKATAN PENSERTIPIKATAN HAK ATAS TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA UJUNG PANDANG

PENGARUH SISTEM PENDAFTARAN TANAH, TINGKAT KESADARAN MASYARAKAT DAN PENERAPAN PERATURAN TERHADAP MINAT MASYARAKAT UNTUK MENDAFTARKAN TANAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal

SUATU TINJAUAN TERHADAP PASAL 1 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 224 TAHUN 1961 DALAM PENERAPANNYA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGAH PROPINSI MALUKU.

Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak

PENERAPAN AZAS CONTRADICTOIRE DELIMITATIE TERHADAP UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PENSERTIPIKATAN TANAH DI KECAMATAN PONDOKAREN KABUPATEN DATI II TANGERANG.