
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | Buletin: Tata Ruang & Pertanahan edisi 1 tahun 2010.- Konsep dan kebijakan untuk tata ruang dan pertanahan- Tata ruang dalam konteks perencanaan pembangunan.- Concepts, principles end guidelines for land policy formulation and development planing.- Kompaksi perkotaan: Prinsip dan potensi penerapannya dalam pengembangan kawasan perkotaan yang lebih berkelanjutan.- Ringkas buku Prof. Emil Salim: Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi. - Redaksi Tata Ruang Pertanahan - 2010 - buletin |
![]() | Pengajuan Gugatan Secara Class Action (Suatu Studi Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia) - Universitas Atma Jaya - 2002 - Pengajuan Gugatan |
![]() | PENERAPAN SISTEM KONDOMINIUM DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM ATAS PEMILIKAN SATUAN RUMAH SUSUN DI RUMAH SUSUN KLENDER JAKARTA TIMUR. - BPN RI STPN - 1995 |
![]() | Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999) - CV. Mandar Maju - 2001 - Pembuktian Terbalik,Delik Korupsi |
![]() | PENERAPAN SISTEM LOKET DALAM PELAYANAN GUNA MENUNJANG KELANCARAN PROSES PENGURUSAN HAK TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA PALEMBANG. - Al Alaq Pustaka - 1995 |
![]() | PENERAPAN SISTEN INFORMASI PERTANAHAN AREA NETWORK GUNA MENUNJANG PENINGKATAN PELAYANAN PERTANAHAN PADA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA SURABAYA - BPN RI STPN - 1996 |
![]() | PENERAPAN SISTEN INFORMASI PERTANAHAN DALAM ADMINISTRASI PERTANAHAN GUNA MENUNJANG PENINGKATAN PENSERTIPIKATAN HAK ATAS TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA UJUNG PANDANG - BPN RI STPN - 1996 |
![]() | PENGARUH SISTEM PENDAFTARAN TANAH, TINGKAT KESADARAN MASYARAKAT DAN PENERAPAN PERATURAN TERHADAP MINAT MASYARAKAT UNTUK MENDAFTARKAN TANAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR. - BPN RI STPN - 1996 |
![]() | Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal - PT. Citra Aditya Bakti - 1996 - Tanah |
![]() | SUATU TINJAUAN TERHADAP PASAL 1 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 224 TAHUN 1961 DALAM PENERAPANNYA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGAH PROPINSI MALUKU. - BPN RI STPN - 1996 |
![]() | Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak - Raja Grafindo Persada - 2007 - Perlindungan Hukum |
![]() | PENERAPAN AZAS CONTRADICTOIRE DELIMITATIE TERHADAP UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PENSERTIPIKATAN TANAH DI KECAMATAN PONDOKAREN KABUPATEN DATI II TANGERANG. - BPN RI STPN - 1997 |
![]() | Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern - Graha Ilmu - 2011 - Hukum Perkawinan |
![]() | Buku Pintar Kedudukan dan Kewenangan Desa - FPPD - 2014 - Buku Pintar |
![]() | Hukum Kondominium Dalam Tanya Jawab - Ghalia Indonesia - 1990 - Hukum Kondominium |
![]() | Kegiatan Kediklatan Triwulan 1 tahun 2013. Efektivitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Dalam Struktur Organisasi Lokal. Penerapan Pelayanan Publik di Era Otonomi Daera. - 2013 - buletin |
![]() | STUDI KOMPARATIF TENTANG PENERAPAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN DENGAN CARA MANUAL DAN LOCAL AREAL NETWORK GUNA MENUNJANG PERCEPATAN PELAYANAN PADA KANTOR PERTANAHAN KAB. GRESIK - BPN RI STPN - 1998 |
![]() | Kegiatan Kediklatan Triwulan II (April-Juni) tahun 2014. Membangun Strategi Komunikasi Dalam Penerapan Kebijakan Publik. - 2014 |
![]() | STUDI PERBANDINGAN TENTANG PENERAPAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN DENGAN CARA MANUAL DAN LOCAL AREA NETWORK (LAN) DI KANTOR PERTANAHAN KAB.SEMARANG - BPN RI STPN - 1999 |
![]() | PENERAPAN KEPUTUSAN PRESIDEN NO.55 TAHUN 1993 DI LOKASI PROYEK PENGEMBANGAN LAHAN GAMBUT SEJUTA HEKTAR KAB.KAPUAS - BPN RI STPN - 1999 |