PENERAPAN SISTEN INFORMASI PERTANAHAN DALAM ADMINISTRASI PERTANAHAN GUNA MENUNJANG PENINGKATAN PENSERTIPIKATAN HAK ATAS TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA UJUNG PANDANG

PENGARUH SISTEM PENDAFTARAN TANAH, TINGKAT KESADARAN MASYARAKAT DAN PENERAPAN PERATURAN TERHADAP MINAT MASYARAKAT UNTUK MENDAFTARKAN TANAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal

SUATU TINJAUAN TERHADAP PASAL 1 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 224 TAHUN 1961 DALAM PENERAPANNYA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGAH PROPINSI MALUKU.

Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak

PENERAPAN AZAS CONTRADICTOIRE DELIMITATIE TERHADAP UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PENSERTIPIKATAN TANAH DI KECAMATAN PONDOKAREN KABUPATEN DATI II TANGERANG.

Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern

Buku Pintar Kedudukan dan Kewenangan Desa

Hukum Kondominium Dalam Tanya Jawab

Kegiatan Kediklatan Triwulan 1 tahun 2013. Efektivitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Dalam Struktur Organisasi Lokal. Penerapan Pelayanan Publik di Era Otonomi Daera.

STUDI KOMPARATIF TENTANG PENERAPAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN DENGAN CARA MANUAL DAN LOCAL AREAL NETWORK GUNA MENUNJANG PERCEPATAN PELAYANAN PADA KANTOR PERTANAHAN KAB. GRESIK

Kegiatan Kediklatan Triwulan II (April-Juni) tahun 2014. Membangun Strategi Komunikasi Dalam Penerapan Kebijakan Publik.

STUDI PERBANDINGAN TENTANG PENERAPAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN DENGAN CARA MANUAL DAN LOCAL AREA NETWORK (LAN) DI KANTOR PERTANAHAN KAB.SEMARANG

PENERAPAN KEPUTUSAN PRESIDEN NO.55 TAHUN 1993 DI LOKASI PROYEK PENGEMBANGAN LAHAN GAMBUT SEJUTA HEKTAR KAB.KAPUAS

PENERAPAN AZAS CONTRADICTOIRE DEUMITATIE DALAM PENETAPAN BATAS TANAH Dl KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Peran PPAT dalam penerapan sistem SELF ASSESSMENT pada pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangun (BPHTB) berkaitan dengan akta yang dibuatnya.

URGENSI PENERAPAN LEMBAGA RECHTSVERWERKING DI KABUPATEN MUNA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PENERAPAN AZAS CONTRADICTOIRE DELIMITATIE DALAM PELAKSANAAN PENGUKURAN BIDANG-BIDANG TANAH Dl KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH

EVEKTIVITAS PENERAPAN LAND OFFICE COMPUTERIZATION (LOC) Dl KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU

PENERAPAN FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN PERKANTORAN DALAM MENUNJANG PELAYANAN Dl KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOJONEGORO PROVINSI JAWA TIMUR