Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kab.Klaten.

Kajian Urbanisasi dan Perubahan Penggunaan Tanah di Kecamatan Bumiaji Propinsi Jawa Timur.

Kajian Kerentanan Infrastruktur Petanahan Pascaerupsi Merapi 2010 (Di Desa Balerante, Kecamatan Kemalang Kabuten Klaten).

Tinjauan Normatif dan Dampak Sosial Ekonomi Pemberian Hak Atas Tanah di Kawasan Perairan Pantai Pulau Bintan-Kepulauan Riau.

Resonansi Landreform Lokal Ala Desa Ngandangan di Desa Karanganyar Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo Propinsi Jawa Tengah.

Penyelesaian Konflik Agraria dan Penanggulanghan Kemiskinan Melalui Rencana Pelaksanaan Progam Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) di Desa Trisobo,Kecamatan Boja,Kabupaten Kendal,Propinsi Jawa Tengah.

Konflik Lahan Pasir Besi dan Dinamika Sosial Ekonomi Petani Pesisir Kulon Progo.

Dinamika Tata Kuasa, Tata Kelola dan Tata Produksi di DAS Citanduy: Inisiatif Rakyat dalam Pembangunan.

Evaluasi Atas Pemberian Hak Guna Usaha : Analisa Politik-Ekonomi Ruang dan Ekspansi Kapitalisme Perkebunan untuk Perkebunan Sawit di Propinsi Riau.

URBANISASI, ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN DAN KEHILANGAN PRODUKSI PERTANIAN DI WILAYAH KOTA DAN PINGGIRAN KOTA YOGYAKARTA

Evaluasi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan di Badan Petanahan Nasional.

Praktik Kadaster di Kota Batam Dalam Perspektif Kadaster 2014.

Dilema Pengelolaan Pertanahan di Kawasan Tapal Batas Kehutanan : Studi di Desa Cidugaleun, Kab.Tasikmalaya, Prop.Jawa Barat.

Zonasi Penilaian Tanah Berdasarkan Pola Konversi Penggunaan Tanah, Sosial-Ekonomi, dan Lokasi di Kabupaten Ngawi.

'Tak Redam Dalam Rajutan Kebijakan': Jalan Panjang Penyelesaian Konflik Agraria di Register 45 Mesuji Pasca Rekomendasi TGPF.

Politik Lokal, Elite Lokal dan Konsesi Pertambangasn : Perjuangan perempuan atas Akses Tanah di Kutai Kertanegara.

Potensi dan Kendala Penertiban Tanah Terlantar untuk Kesejahteraan Rakyat di Atas Tanah Hak Guna Usaha di Kabupaten Blitar.

Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan pelayanan prima, Peningkatan Penanganan dan Konflik, serta Peningkatan Redistribusi Tanah untuk Sebesar-besarnya Kesejahteraan Rakyat'.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Tentang Penetapan Tanah Terlantar Sebagai Obyek Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi di Kantor Wilayah BPN Prop.Banten).

Hukum Adat Indonesia