PELAKSANAAN PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

EFEKTIVIKASI KETENTUAN PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR Dl KECAMATAN POSO PESISIR KABUPATEN POSO PROVINSI SULAWESI TENGAH

EVALUASI PELAKSANAAN PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR Dl KABUPATEN ACEH BESAR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

TUKAR MENUKAR (RUILSLAG) TANAH ASET PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus PT Sawit Arum Madani dan PT Bina Peri Permai Makmur Dengan Pemerintah Kabupaten Blitar)

Pengelolaan Penguasaan Tanah PT, Semen Gombong Dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.11 tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan Untuk Kesejahteraan Rakyat

Islam konsep dan Implementasi Pemberdayaan

Jurnal Pertanahan: Reforma Agraria (Antara Peluang dan Tantangan)- Pendayagunaan Tanah Terlantar Melalui Reforma Agraria: Solusi Bagi Peningkatan Kesejahteraan Petani Serta Pengurangan Konflik Agraria- Redistribusi Tanah (Antara Harapan dan Kenyataan)- Kebijakan Pendayagunaan Tanah Terlantar dengan Pola Kemitraan Inti Plasma- Telaahan Krisis Materi Muatan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Suatu Kajian Dalam Rangka Mempersiapkan Rancangan Perubahan PP No. 24 tahun 1997- Telaah TeknisPengamanan (Perlindungan Hukum) Tanah Aset Pemerintah Jawa Barat Berdasarkan UU No.24 tahun 1997)- Hak Ulayat Wilayah Masyarakat Hukum Adat Suku Arfak di Manokwari dan suku Moi Sorong

PENGGUNAAN APLIKASI KOMPUTERISASI KANTOR PERTANAHAN BERBASIS WEB DALAM RANGKA PERSIAPAN MENUJU PELAYANAN PRIMA(Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan)

BHUMI: JURNAL ILMIAH PETANAHN PPPM-STPN Pendayagunaan Tanah Terlantar Untuk Kesejahteraan Rakyat - makna Pembatasan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Dalam Sertifikat Hak Atas Tanah di Prop.Bali-Kajian Penerapan 3D cadasterada Mall dibawah Lapangan Karebosi Kota Makasar Prop.Sul-Sel. - Evaluasi Alih Fungsi Lahan Pada Kawasan Lindung di Kecamatan Kejajar Kab.Wonosobom Pro.Jawa Tengah - Konflik dan Kesenjangan Agraria - Pengaruh Motofasi Kerja Terhadap Efektivityas Kerja Pegawai Kantor Pertanahan Kab.Klaten dan Kota Magelang - Etos Petani Kabupaten Purworejo - Diseminasi Informasi Pertanahan Melalui Kelompok Masyarakat Dalam Persertipikatan Tanah di Kab.Bantul - Perancangan Sistem Kearsipan Gambar Ukur Analog ke Dalam bentuk Data Gitital (Studi Kasus Hasil Pengukuran Tanah Secara sporadik di Kec.Ngaglik). - Pemodelan Nilai Tanah di Kawasan Bayangan (Shadow Zone)(Studi Kasus:Kelurahan Bausasran Kec.Danurejan Kota Yogyakarta)

Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Studi Kasus Tanah Bekas HGU PT. ALFA GLORY) di Kabupaten Kuantan Singingi

WIDYA BHUMI: MAJALAH ILMIAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NAASIONAL Metode Poligon dan Permasalahannya - Perlukah Dilakukan Pengukuran Ulang Terhadap Bidang-bidang Tanah Dengan Gambar Ukur yang Melayang? - Standarisasi Pengukuran dan Pemetaan Antara Harapan dan Kenyataan - Pendayagunaan Suveyor Berlisensi dan Permasalahan yang timbul dalam kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral - Surveyor Berlisensi: Privatisasi Tenga Hati - Evaluasi PMNA/KA. BPN Nomor 1 Tahun 1997 - Pemberian Izin Lokasi di Beberapa Kab./Kota setelah Berlakunya Keprres Nomor 34 Tahun 2003.

Restorasi Kebijakan Pengadaan, Perolehan, Pelepasan, dan Pendayagunaan Tanah, Serta Kepastian Hukum di Bidang Investasi

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PELAYANAN INFORMASI PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Melalui Pendayagunaan Tanah yang diindikasikan Terlantar (Studi di Desa Paranggupito Kecamatan Paranggupito Kabupaten Wonogiri Propinsi Jawa Tengah)

STUDI KASUS SERTIPIKAT GANDA DI KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU

PELAKSANAAN PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

SINKRONISASI TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN DENGAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN DALAM PENANGANAN TANAH KOSONG DAN TANAH TERLANTAR

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.30/1994 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat

Revitalisasi Birokrasi Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat