Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi

Teori-Teori Kependudukan

Gender dan Pembangunan

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - (Keppres. Nomor 42 Tahun 2002)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum - Dilengkapi : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia 1996-1997

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PERTANAHAN DENGAN MENGGUNAKAN LARASITA DI KECAMATAN TAWANGMANGU KABUPATEN KARANGANYAR

PENGELOLAAN PERTANAHAN MENURUT HUKUM ISLAM

Perang Gender : Ejek Mengejek Lelaki dan Perempuan

Buku Pintar Pengembangan dan Pengelolaan BUM Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi : Dilengkapi dengan Pendapat-pendapat Pro dan Kontra

Menenun Harapan Perempuan Pilar Ekonomi Keluarga

IMPLIKASI PENGHAPUSAN VERIFIKASI BPHTB TERHADAP PELAYANAN PERTANAHAN (Studi di Kantor Pertanahan Kota Padang)

PROSPEK PENERAPAN PETA ZONA NILAI TANAH BPN BAGI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA (Studi di Kabupaten Sleman)

PEMANFAATAN TANAH KAS DESA DI DESA KALITIRTO KECAMATAN BERBAH KABUPATEN SLEMAN

PERAN SEKSI SENGKETA, KONFLIK DAN PERKARA DALAM MENANGANI SENGKETA PERTANAHAN MELALUI MEDIASI (Studi di Kantor Pertanahan Blora)

Nasionalisme dan Konflik Etnis di Indonesia

Apakah Soeharto Pahlawan ?

Anak-Anak Abraham : Kebebasan Dan Toleransi Di Abad Konflik Agama

KOORDINASI ANTARA KANTOR PERTANAHAN DENGAN BADAN PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGENDALIAN PERTANAHANDI KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA