IMPLIKASI PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF TERHADAP PENYELESAIAN SERTIPIKASI TANAH WAKAF DI KOTA GORONTALO

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1985 TERHADAP PEMILIKAN RUMAH SUSUN DI DEMANGAN, DESA CATURTUNGGAL, KECAMATAN DEPOK, SLEMAN, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERBEDAAN LUAS BIDANG TANAH ANTARA DATA SPPT PBB DAN DATA SERTIPIKAT BESERTA AKIBATNYA (Studi di Desa Banyuraden Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman)

IMPLIKASI PENGKLAIMAN KEMBALI TANAH NEGARA YANG BERASAL DARI TANAH ULAYAT TERHADAP PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI DI KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA

SIKAP DAN TINDAKAN MASYARAKAT DESA BRINGIN KECAMATAN SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG TERHADAP PELAKSANAAN SERTIPIKASI MASSALSWADAYA

TINJAUAN KEWENANGAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM MEMBUAT AKTA OTENTIK (Studi di Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan )

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN (SP3)DALAM PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI MELALUI PENGAKUAN HAK PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MOJOKERTO

MOTIVASI MASYARAKAT DALAM LEGALISASI ASET TANAH PERORANGAN MELALUI PRONA DI KELURAHAN BELIMBING RAYA KECAMATAN MURUNG PUDAK KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

STUDI PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH YANG BERASAL DARI TANAH NEGARA DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA

PENGUASAAN HAK ATAS TANAH PERMUKIMAN DI DAERAH SEMPADAN SUNGAI KEDUKAN DI KELURAHAN 5 ULU, KECAMATAN SEBERANG ULU I, KOTA PALEMBANG

Eksistensi Prona Sebagai Pelaksanaan Mekanisme Fungsi Agraria

Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia

Pendaftaran Tanah di Indonesia - (Berdasarkan PP 24 Tahun 1997)

Himpunan Peraturan-Peraturan Pendaftaran Tanah Tahun 1960 s/d 1973

Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka.BPN No.3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP no.24 Tahun 1997 (Pendaftaran Tanah)

Peraturan Perundang-undangan Pertanahan Bidang Pendaftaran Tanah Jilid 2

Peraturan Perundang-undangan Pertanahan Bidang Pendaftaran Tanah Jilid 3

Persyaratan Pendaftaran Hak Tanggungan

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Secara Sistematik

Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah - Dasar Hukum Pendaftaran Tanah, Jenis-Jenis Sertifikat Tanah, Proses Pendaftaran Tanah