Studi Kebijakan Dekriminalisasi Dalam Peraturan Perundangan di Bidang Pendaftaran Tanah BPN Pusat di Jakarta.

Konformitas Masyarakat terhadap Norma-norma Pendaftaran Tanah Modern Formal (Studi di Kab.Magelang Prop.Jawa Tengah).

Integrasi Peta Pendaftaran Tanah ke Dalam Sistem Tunggal di Kantor Pertanahan Kabupaten Demak.

Formasi Sikap Masyarakat Terhadap Pendaftaran Tanah (Studi di Kab.Kebumen Prop.Jawa Tengah).

Produktifitas Akta Oleh PPAT Sementara Dalam Rangka Pendaftaran Tanah di Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat.

Peranan PPAT Sementara Dibandingkan Dengan PPAT Dalam Proses Pendaftaran Tanah di Kabupaten Boyolali.

Studi Kebijakan Dekriminalisasi Dalam Peraturan Perundangan di Bidang Pendaftaran Tanah.

Kinerja Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar Dalam Menyelenggaran Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Jumlah Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Rutin di Kota Semarang dan Kabupaten Wonogiri.

Pendaftaran Tanah di Indonesia

Himpunan Karya Tulis Pendaftaran Tanah

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah Tahun 1997

Petunjuk Kerja Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Kajian Pemanfaatan Citra Satelit Ikonos untuk Pembuatan Peta Dasar Pendaftaran Tanah (Kasus pada sebagian Daerah Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur)

Penelitian Keberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Pendaftaran Tanah.

Wewenang Direktorat Nasional Pendaftaran Tanah dan Bangunan di Timor-Leste (Direccao Nacional de Terras,Propriedade E Servicos Cadastrais) Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Untuk mewujudkan Kepastian Hukum.

Jurnal Iptek Pertanahan: Pergeseran urusa legalisasi aset dari administrasi publik lama ke pelayanan publik baru dalam kerangka pengurusan pertanahan demokrasis-Legalisasi aset dan dampaknya terhadap akses masyarakat sekitar-Rasa memiliki dan budaya organisasi Badan Pertanahan Nasional-Policy netwrk penyelesaian sengketa tanah-Legalisasi aset sumber daya tanah(Suatu Telaah Nomatif)-Telaahan teknis yuridis pendaftaran HGR atas dan bawahtanah melalui sistem 3 dimensihak guna ruang atas tanah dan hak guna ruang bawah tanah-Analisis kondusifitas iklim investasi daerah dari perspektif kemudahan perolehan tanah(studi kasus:kota surabaya)-Penerapan balaced scorecard sebagai tolok ukur prnilsisn kinrjs zbadan Pertanahan Nasional-Kerjasama antara Badan Pertanahan Nasional dan kementerian prtanian dalam rangka mewujutkan ketahan pangan

Jurnal Iptek Pertanahan: Kebijakan Pertanahan Mendukung daya saing Nasional-Mengurai beneng kusut pendaftaran tanah di indonesia pasca pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 24 tahu 1997-Penerapan corporate social responsibility sebagai instrumen penataan ruang kawasan perdesaan-Ketidaksesuaian penggunaan tanah pada kawasan hutan lindung di kabupaten sukabumi-Pelurusan tugas fungsi dan kewenangan PPAT ditinjau dari hukum tanah Nasional-Strategi tugas fungsi legelisasi aset melalui optimalisasi sumberdaya manusia pengukuran-Lembaga pelaksana pengadaan tanah bagi pembangunan untu kepentingan umum menurut undang-undang nomor 12 tahun 2012.

Jurnal Pertanahan: Reforma Agraria (Antara Peluang dan Tantangan)- Pendayagunaan Tanah Terlantar Melalui Reforma Agraria: Solusi Bagi Peningkatan Kesejahteraan Petani Serta Pengurangan Konflik Agraria- Redistribusi Tanah (Antara Harapan dan Kenyataan)- Kebijakan Pendayagunaan Tanah Terlantar dengan Pola Kemitraan Inti Plasma- Telaahan Krisis Materi Muatan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Suatu Kajian Dalam Rangka Mempersiapkan Rancangan Perubahan PP No. 24 tahun 1997- Telaah TeknisPengamanan (Perlindungan Hukum) Tanah Aset Pemerintah Jawa Barat Berdasarkan UU No.24 tahun 1997)- Hak Ulayat Wilayah Masyarakat Hukum Adat Suku Arfak di Manokwari dan suku Moi Sorong