KAJIAN YURIDIS TERHADAP SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK SEBAGAI BUKTI PERALIHAN HAK DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH DI KAB. DATI II MURA ENIM

UPAYA PENCEGAHAN SERTIPIKAT GANDA DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH BEKAS HAK MILIK ATAS TANAH

PERANAN PETA PENDAFTARAN TANAH DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL

MANFAAT TERSEDIANYA PETA PENDAFTARAN TERHADAP PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN JAKARTA SELATAN

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH DALAM UPAYA MENUNJANG TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI PROP. KALIMANTAN TIMUR

PERANAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH DALAM UPAYA PENGENDALIAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI.

PENGARUH SISTEM PENDAFTARAN TANAH, TINGKAT KESADARAN MASYARAKAT DAN PENERAPAN PERATURAN TERHADAP MINAT MASYARAKAT UNTUK MENDAFTARKAN TANAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

PENGARUH PEMAHAMAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PENERIMA SURAT KEPUTUSAN PEMERINTAH HAK MILIK TANAH TIMBUL TERHADAP PENDAFTARAN TANAH TIMBUL DI KECAMATAN INDRAMAYU KABUPATEN DATI II INDRAMAYU.

PENGARUH SIKAP TERHADAP PARTISIPASI KEPALA DESA DALAM PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WONOGIRI.

PENGARUH PENGETAHUAN HUKUM PERTANAHAN KEPALA DESA TERHADAP PENDAFTARAN TANAH DALAM MENUNJANG TERTIB HUKUM PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TNGKAT II BOGOR PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

PERANAN CAMAT SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP KONVERSI DAN PENDAFTARAN TANAH MILIK ADAT DI KOTAMADYA YOGYAKARTA.

PERANAN CAMAT SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM MENUNJANG TUGAS PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN ALOR.

PERANAN CAMAT SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM KAITANNYA DENGAN TUGAS PENDAFTARAN TANAH DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II AMBON.

PERANAN LEMBAGA KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PENDAFTARAN TANAH HAK MILIK DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BUKITTINGGI.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA WARISAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.

PERANAN SURAT EDARAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO.630-912 TAHUN 1994 DALAM PENDAFTARAN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH SEBAGAI UPAYA MENUNJANG TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

STATUS DAN PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH PEKARANGAN DESA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI MENURUT UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA.

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT HUBUNGANNYA DENGAN PENDAFTARAN KONVERSI BEKAS HAK MILIK ADAT DI KECAMATAN GOMBONG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR.

INTENSITAS PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH OBYEK LANDREFORM DAN BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DI DESA POJOK KECAMATAN NOGOSARI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOYOLALI.