Daftar Lampiran Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor...Tahun... Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Pelaksanaan pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali (Secara Sistematik) Menurut peraturan pemerintah Nomor; 24 Tahun 1997 dengan ketentuan Pelaksanaannya berdasarkan PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997

Buku Tuntunan Bagi Para Tjamat Selaku Pendjabat Pembuat Akta Tanah

tata Cara Pendaftaran Bangunan bertingkat Di Indonesia Dan negara-Negara Lain

Himpunan Peraturan Perundangan Pendaftaran Tanah

Peraturan perundang-Undangan Pertanahan Bidang Pendaftaran Tanah Jilid 3 bab V & Vi

Peraturan Perundang-Undangan Pertanahan Bidang Pendaftaran Tanah Jilid 2 bab II,III & IV

Peraturan Perundang-Undangan Pertanahan Bidang Pendaftaran Tanah - Jilid 1 Bab I

Majalah Sandi Edisi: XXXIII-2011: Membenahi Pendaftaran Tanah di Indonesia Melalui UU No.4/2011 Tentang Informasi Geospasial. Peningkatkan Disiplin Kerja dan Prestasi Kinerja Kanwil BPN DKI Jakarta.

Tata Usaha Pendaftaran Tanah Menurut PP No.24 tahun 1997 BUKU II. Tata Usaha Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sporadik

Kajian Urbanisasi dan perubahan penggunaan Tanah di Kecamatan Bumiaji Prop.Jawa Timur = Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kabupaten Klaten = Implementasi Kebijakan Pro Rakyat Miskin dalam Pendaftaran Tanah (Studi di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah) Eksitensi Lembaga Konsinyasi pada Pelaksanaan Ganti Rugi Tanah Pembangunan jalan Tol Semarang-Solo (Studi di Kantor Pertanahan Kota Semarang).

Standar Peta Dasar Pendaftaran

Anotasi Putusan Pengadilan Mengenai Pertanahan Jilid 5 ( Terkait Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah )

Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Melalui Penerapan Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif di Indonesia = Pendaftaran Tanah Dengan Sistem Negatif Bertendens Positif = Telaahan Krisis Sistem Pendaftaran Tanah Positif Antara Peluang dan Tantangan = Memudarnya Partisipasi Lokal Vs Menguatnya Peran Kelompok Elit Dalam Ruang Kebijakan Negara: Progam PPAN Jasinga = Krisis Petugas Ukur Dalam Percepatan Pendaftaran Tanah = Peran Kepala Desa/Lurah Dalam Pensertipikatan Tanah.

Peranan PPAT Dalam Proses Pendaftaran Tanah Di Kab. Bantul

IMPLIKASI PENYELESAIAN SENGKETA SERTIPIKAT GANDA MELALUI LEMBAGA PERADILAN TERHADAP KEGIATAN PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3001 K/Pdt/2010)

PEMBUATAN APLIKASI PENGARSIPAN WARKAH PENDAFTARAN TANAH SECARA DIGITAL MENGGUNAKAN PHP FRAMEWORK DAN MySQL (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah)

IMPLEMENTASI CAKAP MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM TERKAIT DENGAN PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN DAN KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA

IMPLEMENTASI PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN (Studi di Kantor Pertanahan Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah)

Cara Memperoleh Sertifikat Tanah: Tanah Hak Milik, Tanah Negara, Tanah Pemda, dan Balik Nama